Admin Bisa Ubah Grup Facebook dari Privat ke Publik, Apa Privasi Anggota Tetap Aman?

Liputan6.com, Jakarta - Meta mengumumkan pembaruan untuk Grup Facebook yang memungkinkan admin dapat mengubah grup mereka yang sebelumnya privat menjadi publik, tanpa mengorbankan informasi privasi anggotanya. Konten lama masih privat setelah perubahan dan daftar anggota akan tetap terlindungi.

Terkadang admin grup memulai grup dengan privat dan mengira grup akan tetap kecil. Namun admin menyadari grup dapat menjangkau lebih luas saat mudah ditemukan banyak orang. Pembaruan ini memungkinkan Grup Facebook memperluas jangkauan tanpa harus memulai grup publik dari awal.

Dilansir Tech Crunch, Kamis (6/11/2025), menurut Meta perubahan privasi grup dapat dilakukan melalui halaman pengaturan di Facebook. Ketika admin mengubah status grup menjadi publik, semua admin akan diberitahu tentang perubahan tersebut.  

Selain notifikasi, admin juga memiliki waktu tiga hari untuk meninjau dan membatalkan perubahan tersebut. Jika selama tiga hari admin tidak membatalkan perubahan, grup akan menjadi publik di akhir masa peninjauan.

Setelah pembaruan, semua konten grup sebelumnya, hanya bisa dilihat oleh anggota yang sudah ada di grup sebelum perubahan, serta oleh admin dan moderator. Daftar anggota juga hanya dapat dilihat oleh admin dan moderator.

Anggota akan diberitahu tentang perubahan dan akan diingatkan saat mengunggah atau berkomentar untuk pertama kali saat grup menjadi publik.

Saat grup menjadi publik, unggahan, komentar, dan reaksi baru akan terlihat oleh siapa pun, termasuk orang yang tidak menggunakan Facebook. Hal ini juga dapat membantu konten Facebook mudah dilihat mesin pencari seperti Google dan Yahoo.

Admin yang menginginkan grup untuk kembali privat, mereka bisa mengubah kembali seperti semula. Namun saat grup diubah menjadi privat, hanya orang yang disetujui oleh admin yang dapat bergabung.

Di sisi lain, Komisi Eropa menyatakan teknologi Meta melakukan pelanggaran Undang Undang Layanan Digital (Digital Services Act/DSA) terkait pelaporan konten illegal bagi pengguna Facebook dan Instagram.

Dalam pernyataan resminya, sebagaimana dikutip dari Arstechnica, Selasa (28/10/2025), Meta dinilai gagal dalam menyediakan mekanisme 'Pemberitahuan dan Tindakan' yang mudah digunakan dan diakses bagi pengguna untuk melaporkan konten ilegal, seperti materi pelecehan seksual anak dan konten teroris.

Mekanisme pelaporan yang ada di Meta dianggap memaksakan beberapa langkah dan tuntutan yang tidak perlu kepada pengguna, bahkan mencurigai Meta menggunakan "pola gelap" atau desain antarmuka yang menipu.

Selain itu, mekanisme banding atau pengajuan keberatan moderasi konten yang digunakan Facebook dan Instagram juga dikritik tidak memberi ruang bagi pengguna untuk menyertakan penjelasan atau bukti tambahan.

"Hal ini menyulitkan pengguna di Uni Eropa untuk menjelaskan lebih lanjut mengapa mereka tidak setuju dengan keputusan konten Meta, membatasi efektivitas mekanisme banding," ujar Komisi Eropa.

Ancaman Sanksi Denda

Meta masih diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan sebelum komisi membuat keputusan akhir. Namun, jika tuduhan ini terbukti, mereka berhak mengeluarkan keputusan ketidakpatuhan yang terancam denda hingga 6% dari seluruh pendapatan tahunan di seluruh dunia.

“Komisi Eropa dapat menerapkan denda berkala agar Meta segera tunduk pada aturan,” ucap badan eksekutif Uni Eropa tersebut.

Langkah Uni Eropa terhadap Meta berpotensi memancing reaksi keras terhadap pemerintahan Donald Trump, yang selama ini menolak kebijakan Eropa terhadap perusahaan teknologi AS dan mengancam akan memberikan tarif besar kepada negara-negara yang menerapkan aturan layanan digital terhadap perusahaan-perusahaan AS.

“Uni Eropa telah mencapai kesepakatan tarif dengan AS pada musim panas lalu, namun pembahasan mengenai implementasi perjanjian itu masih terus berlanjut,” tulis The Wall Street Journal.

Ketua Federal Trade Commission (FTC), Andrew Ferguson, sempat memperingatkan Meta dan sejumlah perusahaan teknologi lainnya agar tidak "menyensor warga AS untuk mematuhi hukum, tuntutan dari kekuatan asing".

Menanggapi tuduhan tersebut, Meta menyatakan tidak setuju dengan dugaan pelanggaran DSA dan akan berunding dengan Komisi Eropa mengenai hal ini. Perusahaan juga menegaskan telah menerapkan perubahan untuk mematuhi DSA.

Peneliti Meta (META.O) baru saja mengungkap hasil riset internal dengan hasil mengejutkan. Dalam laporan tersebut, ternyata banyak remaja merasa tidak nyaman dengan tubuh mereka setelah menggunakan Instagram.

Tak hanya itu, peneliti di Meta juga menyebut, platform berbagi foto tersebut sering menampilkan konten terkait dengan gangguan makan dan penampilan fisik tertentu.

Banyak postingan dari pengguna memperlihatkan penampilan mencolok seperti dada, bagian tubuh belakang, ataupun paha dan penilaian langsung tentang tipe tubuh, serta konten terkait gangguan makan.

"Remaja yang melaporkan tidak nyaman dengan tubuhnya setelah menggunakan Instagram melihat sekitar tiga kali lebih banyak konten berfokus pada tubuh, atau terkait gangguan makan dibanding remaja lain," tulis peneliti, sebagaimana dilansir Reuters, Senin (27/10/2025).

Penelitian ini melibatkan 1.149 remaja dan orang tua mereka di Amerika Serikat selama tahun ajaran 2023-2024.

Dari grup 233 remaja yang sering merasa buruk tentang tubuhnya setelah melihat postingan di Instagram, konten "adjacent gangguan makan/fokus tubuh" mencapai sekitar 10,5 persen dari apa yang mereka lihat. Sementara kelompok remaja lainnya hanya 3,3 persen.

Peneliti di Meta menyatakan, hasil ini bersifat asosiasi, bukan bukti sebab-akibat. Mereka beralasan, hasil ini belum bisa dikatakan Instagram "menyebabkan" ketidakpuasan tubuh, namun ada koneksi nyata antara rasa tidak nyaman tubuh dan paparan konten tersebut.

Temuan ini langsung mendapat perhatiannya serius dari para ahli kesehatan remaja. Sebagai respons, perusahaan induk Facebook, WhatsApp, dan Instagram itu menyatakan akan memperkuat proteksi untuk pengguna di bawah 18 tahun, termasuk menetapkan standar konten layaknya film PG-13 untuk akun remaja.