18 hours ago
2
Presiden Prabowo Subianto tiba di Gedung DPR/MPR RI untuk sidang tahunan 2025.(Antara)
EKONOM Center of Economic and Law Studies (Celios), Nailul Huda, mengatakan berbagai keberhasilan pemerintahan yang disampaikan saat pidato kenegaraan Presiden Prabowo Subianto pada Sidang Bersama DPR-DPD RI Tahun 2025 adalah semu dan penuh data yang meragukan.
"Pertama, pertumbuhan ekonomi yang diklaim mencapai 5,12% tidak sejalan dengan indikator ekonomi lainnya seperti Purchasing Manager Index (PMI) Manufacture yang dikeluarkan oleh S&P yang masih dalam keadaan non ekspansi (di bawah 50 poin). Artinya tidak ada perusahaan yang melakukan pembelian ataupun penambahan produksi secara masif," ucap Huda pada Jumat (15/8).
Belum lagi, lanjut Huda, ditambah dengan indikator lainnya seperti permintaan barang otomotif yang menurun, pertumbuhan kredit yang lemah (di angka 7-8%). Huda menduga bahwa klaim penuh dengan intrik metodologi, khususnya dalam membandingkan dengan tahun sebelumnya.
Kedua, Huda menyoroti persoalan serapan tenaga kerja dari realisasi investasi (Rp942 triliun) yang diklaim sebesar 1,2 juta tenaga kerja penuh dengan klaim sepihak berhasil.
"Bisa dikatakan Rp1 triliun investasi mampu menyarap 1.230 tenaga kerja saja. Angka tersebut padahal jika kita bandingkan dengan tahun 2013 yang mencapai 2.300 lebih tenaga kerja per Rp1 triliun. Selain itu, capaian ini bertolak belakang dengan data PHK yang naik hingga 32% per semester 1 tahun 2025. Selain itu, realita data yang menyebutkan data pengangguran mencapai 83 ribu orang," terang Huda.
Selanjutnya, Huda juga memberikan catatan terkait klaim keberhasilan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang masih jauh dari kata berhasil. Huda mengungkapkan bahwa sejumlah kasus dalam program MBG masih terjadi, mulai dari kasus keracunan, makanan basi, hingga keterlambatan pembayaran vendor.
"Data dari sejumlah media menunjukkan ratusan, bahkan ribuan siswa keracunan MBG. Di Tasikmalaya misalkan, ada 400 siswa keracunan program MBG. Belum lagi di daerah lain yang jumlah korban keracunan tidak sedikit. Selain itu, sampai saat ini tidak ada laporan resmi terkait dengan dengan program MBG," tutur Huda.
Selanjutnya, Huda menyatakan bahwa klaim keberhasilan program beras nasional sangat jauh dari kenyataan yang ada. Hal itu tercermin dari harga beras yang sama sekali belum terkendali.
"Beras masih terdapat yang dioplos yang berakibat pada harga beras yang semakin tinggi. Padahal klaim pemerintah, di gudang Bulog terdapat 4 juta ton beras, tapi harga semakin meroket menunjukkan ketidaksinkronan data dengan kondisi di lapangan," bebernya. (E-4)
