Food Estate Merauke Jadi Motor Percepatan Infrastruktur Papua Selatan

Ilustrasi(Dok Istimewa)

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa Proyek Strategis Nasional (PSN) food estate di Merauke, Papua Selatan, bukan sekadar proyek lumbung pangan. Proyek ini diproyeksikan menjadi motor penggerak utama dalam percepatan pembangunan infrastruktur dasar di wilayah paling timur Indonesia tersebut.

Amran menyebutkan, kehadiran kawasan food estate secara otomatis akan memicu pembangunan aksesibilitas yang selama ini terbatas, mulai dari jalan raya, pelabuhan, hingga bandara.

“Oh itu pasti. Itu jalan dibangun, kemudian infrastruktur pelabuhan, bahkan bandara,” ujar Amran saat ditemui di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Selasa (3/2/2026).

Selain aspek fisik, Amran menekankan dampak sosial-ekonomi bagi warga setempat. Pemerintah mengeklaim telah menyalurkan ratusan alat dan mesin pertanian (alsintan) yang diserahkan menjadi milik masyarakat untuk pengelolaan lahan mandiri.

Strategi penyerapan tenaga kerja juga dilakukan melalui pembentukan "Brigade Pangan" yang seluruh anggotanya merupakan warga lokal. "Bayangkan saja kalau 300 alat, berarti itu ribuan orang (lapangan kerja). Kami ingin masyarakat setempat berdaya di tanah mereka sendiri," tutur Amran.

Pada kesempatan yang sama, Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan komitmennya terhadap kedaulatan pangan. Menurutnya, swasembada pangan dan energi bukan sekadar slogan politik, melainkan syarat mutlak bagi kesejahteraan rakyat dan kemerdekaan bangsa yang sejati.

“Kalau kita mau merdeka, kita harus jamin produksi pangan sehingga bisa dinikmati seluruh rakyat kita. Swasembada pangan adalah pilar utama dari strategi yang saya jalankan sekarang,” tegas Presiden Prabowo.

Ia pun menyatakan tetap akan melanjutkan program ini meskipun diwarnai skeptisisme dari sejumlah pihak. Prabowo mengajak seluruh elemen bangsa untuk bersatu sebagai patriot dalam menyukseskan swasembada pangan.

Klarifikasi Keterlibatan Swasta

Terkait kritik mengenai keterlibatan sektor swasta dalam PSN ini, Kuasa Hukum Jhonlin Group, Junaidi Tirtanata, memberikan klarifikasi. Ia membantah kabar yang menyebut pihaknya mengajukan tagihan sebesar Rp7 triliun kepada negara.

“Kami sepenuhnya menjalankan penugasan dari negara. Kami tidak berhitung untung rugi, dan tidak betul ada tagihan Rp7 triliun. Kami sadar penggunaan APBN ada aturan mainnya,” kata Junaidi.

Junaidi juga meluruskan isu yang menyebut wilayah Wanam akan dijadikan perkebunan kelapa sawit. Ia menegaskan fokus utama di Wanam adalah cetak sawah, pengembangan tebu untuk bioenergi, serta optimalisasi lahan guna mendukung ketahanan pangan nasional secara permanen.

Berdasarkan data terkini, progres pembangunan infrastruktur di Merauke menunjukkan perkembangan signifikan. Jalan sepanjang 58,44 kilometer telah terbangun, dengan 11,53 kilometer di antaranya telah memasuki tahap perkerasan. Total luas area yang telah dibuka mencapai 9.781 hektare, sementara fasilitas pelabuhan kini sedang memasuki tahap penyelesaian akhir.