18 hours ago
2
Pemberian bantuan buku bacaan ke sekolah di daerah 3T.(Dok. Pribadi)
PERINGATAN Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Republik Indonesia (RI) harus menjadi momen refleksi nasional untuk menata ulang arah manajemen pendidikan. Di tengah berbagai capaian pembangunan, masih ada pekerjaan rumah besar yang menuntut perhatian serius, yakni memastikan pemerataan kualitas pendidikan hingga ke wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T).
Praktisi pendidikan, Ahmad Budidarma, menegaskan pentingnya perhatian pemerintah terhadap guru di wilayah 3T. Melalui bukunya Sang Cerdik Pandai di Ujung Negeri, ia menyoroti bagaimana kebijakan pendidikan harus menjangkau seluruh pelosok negeri secara merata, agar cita-cita kemerdekaan dalam mencerdaskan kehidupan bangsa benar-benar terwujud.
Arah kebijakan ini sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, khususnya pada pilar pembangunan sumber daya manusia (SDM) yang menekankan penguatan pendidikan, peningkatan kualitas kesehatan, serta pemanfaatan teknologi secara merata di seluruh Indonesia. Prinsip ini menuntut adanya langkah-langkah strategis yang efektif dan efisien, dengan prioritas tertinggi pada pemenuhan jumlah dan kompetensi guru di semua jenjang.
Ahmad mengatakan, usia kemerdekaan yang ke-80, ironi di bidang pendidikan masih banyak terjadi. Misalnya sekolah di wilayah 3T yang muridnya belum menikmati listrik selama 24 jam penuh. Kondisi ini mempersulit pelaksanaan pelatihan dan bimbingan teknis bagi guru yang sebagian besar masih dilakukan secara daring. Akibatnya, guru di daerah terpencil sering kali menerima akses pelatihan paling akhir, bahkan berisiko tertinggal karena materi yang sudah berubah sebelum sempat diterapkan.
"Pemerataan pendidikan sejatinya tidak cukup hanya fokus pada perkotaan. Diperlukan pendekatan yang berpihak pada daerah dengan keterbatasan infrastruktur, termasuk memadukan metode pelatihan tatap muka dan hibrida yang disesuaikan dengan kondisi lapangan. Tanpa langkah ini, kesenjangan kualitas pendidikan akan tetap melebar," kata Ahmad, dalam keterangannya, Jumat, (15/8).
Harus Konsisten dan Berkelanjutan
Ahmad mengatakan, untuk bisa mencapai cita-cita pemerataan kualitas pendidikan yang mumpuni, pemerintah sebagai pembuat kebijakan harus lebih menekankan perbaikan yang konsisten dan berkelanjutan, bukan kebijakan yang mudah berubah dan membingungkan pendidik di lapangan.
“Jangan sampai setiap pergantian pimpinan berarti pergantian program. Siapkan program yang berdampak jangka panjang dan terukur, sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan,” ujarnya.
Menurutnya, di era 80 tahun Indonesia merdeka, bangsa ini sudah cukup matang untuk memahami apa yang kurang dan harus diperbaiki sebagai prioritas utama. Fokus seharusnya diarahkan pada penyelesaian masalah mendasar yang sudah jelas sumbernya, bukan membuat program baru yang hanya menghabiskan anggaran tetapi mengabaikan ‘penyakit lama’ yang belum teratasi.
"Semangat kemerdekaan ke-80 seharusnya menjadi penggerak untuk memperkuat koordinasi lintas sektor, memastikan bahwa anak di pulau kecil maupun desa terpencil mendapatkan kesempatan belajar yang sama baiknya dengan anak di kota besar. Pendidikan berkualitas untuk semua bukan sekadar slogan, tetapi amanat konstitusi yang harus diwujudkan di setiap sudut negeri," tutupnya. (H-3)
