Keterhubungan Ekonomi, Lingkungan, dan Pendidikan dengan Bencana Alam

Di awal tahun 2026, bumi kita seolah sedang menyampaikan protes terbukanya. Bencana banjir bandang Aceh dan Sumatera, longsor di Cisarua Bandung Barat, dan banjir yang mengepung daerah Bekasi dan Jakarta, semua itu bukan lagi dianggap sebagai "takdir" semata.

Fenomena ini adalah manifestasi dari kegagalan sistemik dalam menyelaraskan ambisi ekonomi dengan daya dukung ekologi. Di tengah situasi ini, muncul kebutuhan mendesak untuk melakukan reorientasi kebijakan.

Kita tidak hanya butuh aturan ekonomi yang baru atau proteksi lingkungan yang ketat, tetapi juga sebuah jembatan besar bernama pendidikan untuk menyatukan keduanya.

Selama berdekade-dekade, kebijakan ekonomi dunia, termasuk Indonesia, dipacu oleh mantra pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB).

Namun, pakar ekonomi peraih Nobel, Joseph Stiglitz, berulang kali memperingatkan bahwa PDB adalah ukuran yang cacat jika tidak menghitung penyusutan sumber daya alam.

"Sebuah negara bisa tampak tumbuh pesat dengan menebang seluruh hutannya, tetapi itu bukan kemajuan, itu adalah likuidasi aset," ujar Stiglitz dalam salah satu tesisnya mengenai sustainability.

Kebijakan ekonomi kita sering kali bersifat "parasit" terhadap ekologi. Kita meraup devisa dari ekspor komoditas ekstraktif, namun menghabiskan triliunan rupiah dari APBN hanya untuk menanggulangi dampak bencana yang dihasilkan oleh ekstraksi tersebut.

Kerusakan lingkungan ini sebenarnya telah lama diperingatkan dalam Ayat Suci Al-Quran yang secara eksplisit disebutkan dalam Surah Ar-Rum ayat 41:

Ayat ini bukan sekadar peringatan teologis, tetapi sebuah analisis sosiologis-ekologis. Kerusakan (fasad) yang terjadi adalah feedback loop atau umpan balik negatif dari ketidaksadaran manusia.

Dalam pandangan ekologi Islam, manusia diposisikan sebagai Khalifah fil Ardh (pemimpin di bumi) yang bertugas sebagai penjaga (stewardship), bukan penguasa yang berhak mengeksploitasi tanpa batas.

Persoalan bencana hari ini bukan sekadar masalah teknis lingkungan, melainkan bentuk pengingkaran terhadap Al-Mizan (keseimbangan) yang telah Tuhan tetapkan.

Ketika kebijakan ekonomi melampaui Qadar (kadar/daya dukung) alam, maka 'timbangan' itu akan miring dan menjatuhkan bencana bagi manusia itu sendiri."

Mengapa kebijakan ekonomi dan ekologi sulit bertemu? Jawabannya ada pada jurang pendidikan.

Selama ini, pendidikan ekonomi di sekolah dan perguruan tinggi sering kali diajarkan secara terisolasi dari ilmu alam.

Mahasiswa ekonomi diajarkan cara memaksimalkan laba, sementara mahasiswa kehutanan diajarkan cara menjaga pohon. Keduanya jarang bertemu dalam satu ruang diskusi.