1 day ago
1
(MI/Yose Hendra)
Pemerintah Kota (Pemko) Padang terus memperkuat upaya peningkatan sanitasi aman melalui strategi pemasaran sosial yang melibatkan lintas sektor. Langkah ini dibahas dalam rapat koordinasi dan diskusi daring mengenai strategi pemasaran sosial responsif GEDSI dan penyusunan dokumen Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (RISPALD) di ruang rapat Bidang Infraswil Bappeda Padang, beberapa waktu lalu.
Implementation Support Consultant (ISC) Sanitation Infrastructure and Institutional Support Program (SIIP) dari Kemitraan Indonesia–Australia untuk Infrastruktur (KIAT), Tritiani Susanti dan Rachmad Buchari, menegaskan bahwa pemasaran sosial di sektor sanitasi bukan sekadar promosi layanan, melainkan upaya mengubah perilaku masyarakat agar beralih ke praktik sanitasi aman yang berkelanjutan.
“Pemasaran sosial harus menyentuh kesadaran, kepedulian, sekaligus membangun partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga lingkungan dan kesehatan bersama,” kata Tritiani, Minggu (7/9).
Dokumen strategi pemasaran sosial dan promosi sanitasi Padang 2025–2029 disusun sebagai panduan bagi semua pemangku kepentingan. Penyusunannya mengedepankan prinsip Gender Equality, Disability and Social Inclusion (GEDSI) agar strategi yang diambil inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok rentan.
Kolaborasi lintas sektor juga menjadi kunci. Pemerintah, swasta, akademisi, komunitas, hingga media diharapkan berperan aktif menyebarkan pesan penting tentang sanitasi aman, termasuk kesediaan masyarakat membayar layanan dan merawat sarana yang tersedia.
Kepala Bidang dan Jasa Konstruksi Dinas PUPR Kota Padang, Yanti, menegaskan bahwa sanitasi aman merupakan target nasional yang harus dicapai kota. “Program ini menjadi prioritas pusat. Salah satu fokusnya adalah bagaimana masyarakat mau melakukan penyedotan septic tank secara terjadwal atau **Layanan Lumpur Tinja Terjadwal (LLTT). Itu PR kita untuk mendorong partisipasi masyarakat,” jelasnya.
Selain itu, Kota Padang saat ini tengah menyusun RISPALD sebagai master plan pengelolaan limbah domestik. Pemerintah pusat menargetkan standar sanitasi aman di Padang mencapai 24 persen pada 2029.
“Alhamdulillah, kita juga mendapatkan dukungan dana DAK untuk merehabilitasi IPLT Nanggalo yang sudah ada sejak 1994. Harapannya, IPLT ini bukan hanya berfungsi, tapi berkembang sebagai pusat edukasi lingkungan berskala nasional,” tambah Yanti.
Kepala Bappeda Kota Padang, Yenni Yuliza, melalui Kabid Infrastruktur dan Kewilayahan, Lili Rahmaini, menyampaikan bahwa pada 2024 Padang dipercaya menjadi kota percontohan sanitasi oleh Direktorat Sanitasi.
“Pendampingan dari pusat ini sangat membantu. Hasilnya, pengelolaan air limbah domestik bisa kita integrasikan ke dalam dokumen perencanaan daerah, mulai dari RPJPD, RPJMD, hingga Renstra OPD,” ungkap Lili.
Menurutnya, keberhasilan program sanitasi tidak hanya bergantung pada regulasi, tetapi terutama pada partisipasi masyarakat. Karena itu, strategi komunikasi diarahkan melalui beragam saluran, mulai dari media sosial, spanduk di kelurahan, hingga kegiatan di tingkat kecamatan.
“Fokus awal kita memang di daerah layanan IPLT Nanggalo. Namun, wilayah lain tetap menjadi prioritas pada tahap berikutnya. Intinya, semua daerah di Kota Padang akan terlayani secara bertahap,” pungkasnya. (H-1)
