19 hours ago
2
Presiden Prabowo Subianto.(Antara)
PRESIDEN Prabowo Subianto memastikan pemerintahannya akan bersikap tegas terhadap segala bentuk kecurangan di sektor pangan yang merugikan masyarakat. Perlindungan terhadap konsumen akan menjadi prioritas, termasuk mengantisipasi penipuan, manipulasi, dan upaya penimbunan bahan pokok.
"Pemerintah yang saya pimpin akan selalu mewaspadai kecurangan-kecurangan, manipulasi, penipuan, upaya penimbunan, dan menahan distribusi bahan pangan. Kami akan selalu tegas pada mereka yang melanggar aturan, mereka yang mempersulit kehidupan rakyat, mereka yang mencari keuntungan gila-gilaan di atas penderitaan orang kecil," kata Prabowo saat menyampaikan pidato kenegaraan dalam sidang tahunan MPR, Jakarta, Jumat (15/8).
Dia mengatakan, tindakan tegas akan berlandaskan pada kewenangan konstitusional sesuai Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Dalam regulasi tersebut, khususnya Pasal 107 junto Pasal 29 ayat 1, pelaku usaha yang menimbun barang kebutuhan pokok saat terjadi kelangkaan dapat dikenai pidana penjara hingga lima tahun atau denda maksimal Rp50 miliar.
Pemerintah, kata Prabowo, akan menindak tegas pelanggaran dengan proses hukum yang transparan. "Kami akan selamatkan rakyat, kami akan membela kepentingan rakyat. Kami pastikan rakyat Indonesia tidak akan menjadi korban serkahnomic, korban mereka yang mengejar keuntungan sebesar-besarnya, menipu, dan mengorbankan rakyat," ujarnya.
Ia juga mengingatkan pelaku usaha besar agar tidak beranggapan kekuatan modal dan skala usaha membuat mereka kebal hukum. Menurutnya, kekayaan yang dimiliki para pengusaha besar sejatinya berasal dari rakyat, sehingga penggunaannya tidak boleh merugikan kepentingan umum.
"Kami tidak gentar dengan kebesaranmu, kami tidak gentar dengan kekayaanmu, karena kekayaanmu berasal dari rakyat Indonesia," kata Prabowo.
Lebih lanjut, Prabowo mengaitkan sikap tegas itu dengan amanat sejarah dan pendiri bangsa. Ia mengutip Pasal 33 UUD 1945 yang menegaskan cabang-cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak harus dikuasai oleh negara. "Ini warisan Bung Karno, ini warisan Bung Hatta, ini warisan Bung Syahrir. Saya yakin mereka berada di atas kebenaran," ucapnya.
Sebagai langkah konkret, Prabowo mengumumkan kebijakan baru terkait penggilingan padi berskala besar. Menurutnya, penggilingan besar wajib memiliki izin khusus dari pemerintah jika ingin tetap beroperasi di sektor ini. "Kalau tidak, yang besar silakan pindah ke bidang lain, jangan main di atas kebutuhan dasar rakyat Indonesia," kata dia.
Presiden juga menyoroti pentingnya kemandirian pangan sebagai penopang kedaulatan negara. Ia menyatakan tidak ada negara kuat yang tidak mampu memproduksi pangannya sendiri. Pemerintah, imbuhnya, bekerja keras untuk memutus ketergantungan impor dengan membuka jutaan hektare sawah baru di berbagai daerah, termasuk Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Sumatra, dan Papua.
Selain ekstensifikasi lahan, Prabowo juga menekankan intensifikasi produksi pangan di desa-desa. Pemerintah memotong birokrasi distribusi pupuk dengan menyalurkannya langsung dari pabrik ke petani, serta memberikan bantuan alat pertanian modern untuk meningkatkan produktivitas.
Untuk mendukung kesejahteraan petani, harga beli gabah dinaikkan menjadi Rp6.500 per kilogram. Langkah itu diharapkan memberi keuntungan yang layak bagi petani, sehingga mereka tetap bersemangat memproduksi pangan berkualitas.
Prabowo mengklaim, kebijakan tersebut membuahkan hasil. Saat ini, Indonesia mengalami surplus beras dengan cadangan lebih dari 4 juta ton, tertinggi dalam sejarah NKRI. Bahkan, untuk pertama kalinya dalam puluhan tahun, Indonesia mampu mengekspor beras dan jagung.
Keberhasilan ini, kata Prabowo, terlihat dari perubahan di lapangan. "Saya perhatikan di mana-mana para petani tersenyum karena harga gabah stabil dan penghasilan mereka meningkat," ujarnya. (E-4)
