Sensus Ekonomi 2026, BPS Siapkan Petugas Terlatih dan Teknologi Canggih

INFO TEMPO - Badan Pusat Statistik (BPS) menyiapkan strategi komprehensif untuk memastikan kualitas data dalam pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Salah satu fokus utama yang menjadi perhatian ialah kesiapan sumber daya manusia, khususnya para petugas pencacah yang akan turun langsung ke lapangan. Untuk itu, BPS menerapkan proses rekrutmen, pelatihan, hingga pengawasan yang ketat dan berlapis.

Sebelum terjun ke lapangan, para petugas Sensus Ekonomi mendapatkan pelatihan dari instruktur terdidik dan terlatih, yang berasal dari pegawai internal BPS. Para instruktur ini telah melalui proses pelatihan berjenjang dan tahapan pengujian penguasaan materi, sehingga dinilai memiliki kompetensi untuk membekali petugas lapangan secara optimal.

Materi pelatihan mencakup dua aspek utama, yaitu penguasaan substansi kuesioner dan pemahaman mendalam terhadap aplikasi Flexible Authentically Survey in Harmony (FASIH) yang akan digunakan dalam proses pendataan. Pelatihan dirancang berlangsung selama 4-6 hari dengan metode blended learning, yakni 50 persen secara daring dan 50 persen secara luring. Skema ini dinilai efektif untuk mengkombinasikan pemahaman konseptual dan praktik lapangan.

Sekitar satu bulan sebelum pelatihan dimulai, para calon petugas sudah diberikan akses ke berbagai materi pendahuluan Sensus Ekonomi 2026, baik dalam bentuk video singkat maupun pedoman ringkas. Tujuannya, mereka memiliki gambaran awal tentang tugas dan tantangan yang akan dihadapi di lapangan. Metode pembelajaran mandiri awal ini dikenal sebagai micro learning, yang diharapkan mampu meningkatkan kesiapan dan pemahaman petugas sejak dini.

Tidak hanya itu, penggunaan aplikasi FASIH juga menjadi bagian penting dalam pembekalan. Petugas tidak hanya mendapatkan penjelasan teori, tetapi juga menjalani praktik langsung dan diakhiri dengan tes penggunaan aplikasi. Dengan demikian, diharapkan setiap petugas lapangan mampu mengoperasikan aplikasi secara fasih serta mengisi kuesioner dengan benar dan konsisten.

Dalam setiap pelaksanaan sensus dan survei, BPS juga menerapkan persyaratan khusus dalam proses penyaringan petugas. Salah satu syarat utamanya adalah pengalaman mengikuti kegiatan survei atau sensus sebelumnya. Setelah pelatihan selesai, petugas masih harus melalui mekanisme ujian pascapelatihan sebagai bentuk seleksi akhir untuk memastikan standar kompetensi terpenuhi sebelum mereka turun melakukan pencacahan.

Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan, petugas pencacah harus lulus sertifikasi profesi pencacah. "Sertifikasi ini berlaku selama tiga tahun dan selama itu otomatis dia menjadi petugas pencacah," kata Amalia di kantornya pada Rabu, 22 Oktober 2025. "Setiap tiga tahun dievaluasi lagi."

Dari sisi teknologi, aplikasi pencacahan telah dibekali dengan fitur geo-tagging, yang berfungsi sebagai penanda lokasi untuk usaha yang didata maupun posisi petugas sensus. Teknologi ini tidak hanya memperkuat akurasi data wilayah, namun juga memudahkan proses pemantauan dan pengendalian di lapangan.

Dalam proses input data di perangkat, telah tertanam sistem rule validasi untuk menjamin konsistensi dan kewajaran isian data, baik oleh petugas lapangan maupun pada tahap pengolahan. Mekanisme ini dirancang untuk meminimalkan kesalahan pencatatan serta meningkatkan kualitas data secara keseluruhan.

Pengawasan lapangan juga dijalankan secara berjenjang dan sistematis. Petugas, pengawas, serta koordinator sensus akan melakukan evaluasi rutin setiap minggu untuk mengidentifikasi kendala dan mencari solusi bersama atas permasalahan yang dihadapi selama proses pencacahan. Evaluasi ini turut berperan dalam menjaga tingkat respons responden, kelengkapan kuesioner, serta menyelesaikan kasus-kasus khusus yang muncul di lapangan.

Dengan rangkaian persiapan yang rinci, terstruktur, dan berbasis teknologi tersebut, BPS optimistis Sensus Ekonomi 2026 yang berlangsung pada 1 Mei-31 Juli 2026, akan mampu menghasilkan data yang lebih akurat, lengkap, dan kredibel. Data inilah yang nantinya menjadi fondasi penting dalam perumusan kebijakan ekonomi nasional, pengembangan sektor usaha, serta arah pembangunan Indonesia. (*)