Survei Mapala Ungkap 330 Titik Longsor di Hulu Sungai Tapanuli Selatan

Titik Longsor di Hulu Sungai Tapanuli Selatan.(MI/Yoseph Pancawan)

Survei pascabencana yang dilakukan Pusat Koordinasi Nasional Mapala se-Indonesia bersama pegiat lingkungan menemukan ratusan titik longsor di kawasan hulu sungai Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatra Utara. Temuan ini mengungkap degradasi serius kawasan hutan yang secara langsung meningkatkan kerentanan wilayah terhadap bencana hidrometeorologi.

Dalam survei yang berlangsung pada 21–27 Januari 2026 di kawasan Hutan Batangtoru dan Hutan Angkola, tim mengidentifikasi sedikitnya 330 titik longsor. Rinciannya, 245 titik berada di hulu Sungai Garoga dan 85 titik lainnya di hulu Sungai Siondop.

Ketua Tim Survei, Decky Chandrawan, menegaskan bahwa skala kerusakan tersebut tidak bisa dipandang sebagai kejadian alam semata.

“Longsor yang masif ini menunjukkan tutupan hutan di kawasan hulu sungai telah rusak parah. Pengelolaan kawasan tidak berjalan efektif dan ini secara langsung meningkatkan risiko bencana,” ujarnya, Kamis (5/2).

Selain longsor, tim juga menemukan puluhan bukaan lahan baru yang dimanfaatkan sebagai kebun kelapa sawit. Bukaan lahan tersebut teridentifikasi berada di dalam kawasan hutan lindung, khususnya di hulu Sungai Siondop.

Hasil survei menunjukkan longsor umumnya terjadi di lereng curam, sempadan sungai, serta area dengan degradasi vegetasi berat. Kondisi ini menandakan kawasan hulu sungai telah kehilangan fungsi utamanya sebagai penyangga ekologis dan pengendali tata air.

Dengan temuan tersebut, tim menilai bencana yang terjadi tidak dapat semata-mata disalahkan pada faktor alam seperti curah hujan tinggi. Alih fungsi kawasan, pembukaan lahan, dan lemahnya pengawasan di wilayah tangkapan air dinilai memperparah risiko longsor dan banjir.

Anggota Tim Survei, Edi Syahrial, menambahkan bahwa kerusakan di kawasan hulu berdampak langsung terhadap masyarakat di wilayah hilir.

“Warga harus menanggung banjir bandang, sedimentasi sungai, rusaknya lahan pertanian, hingga ancaman terhadap infrastruktur dasar,” katanya.

Atas kondisi tersebut, tim merekomendasikan audit menyeluruh dan transparan terhadap seluruh aktivitas dan perizinan di kawasan hulu Sungai Garoga dan Sungai Siondop. Mereka juga mendorong moratorium aktivitas perusakan hutan, penegakan hukum yang tegas, serta restorasi kawasan hutan berbasis kajian ilmiah dengan melibatkan partisipasi publik dalam pemantauan berkelanjutan.

Tanpa perubahan kebijakan dan tindakan nyata, mereka meyakini Tapanuli Selatan akan terus terjebak dalam siklus bencana, dengan kerusakan kawasan hulu sungai sebagai pemicu utama meningkatnya longsor dan banjir. (yp)