Terpopuler: Permintaan Maaf Bupati Aceh Selatan hingga Rapat Pleno Syuriyah PBNU

SEJUMLAH peristiwa di kancah politik nasional mendapat sorotan di pekan kedua bulan Desember. Berita terpopuler yang ramai dibaca yaitu permintaan maaf Bupati Aceh Selatan Mirwan M.S., rapat pleno yang digelar oleh Syuriyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), hingga profil anggota Dewan Perwakilan Rakyat Endipat Wijaya yang menyindir gerakan donasi masyarakat untuk korban banjir Sumatera.

Berikut tiga pemberitaan terpopuler pada Rabu, 10 Desember 2025 di Nasional yang dirangkum Tempo:

Bupati Aceh Selatan Minta Maaf Usai Pergi Umrah Tanpa Izin di Tengah Bencana

Bupati Aceh Selatan Mirwan M.S. meminta maaf atas tindakannya yang pergi keluar negeri tanpa izin ketika daerahnya sedang dilanda bencana banjir dan longsor. Dia mengakui tindakannya itu telah membuat keresahan dan kekecewaan publik.

‎Pernyataannya itu ia unggah dalam akun Instagram resminya @h.mirwan_ms_official. "Saya menyampaikan permohonan maaf, terutama pada Presiden Prabowo Subianto, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Gubernur Aceh Muzakir Manaf, serta seluruh lapisan masyarakat khususnya Aceh Selatan," kata dia dalam keterangan video pada Selasa, 9 Desember 2025.‎

Dia juga menyadari tindakannya yang meninggalkan daerah untuk urusan pribadi di tengah bencana telah mengganggu stabilitas nasional. Mirwan mengatakan berjanji akan tetap bertanggung jawab terhadap penanganan bencana yang melanda Aceh Selatan.

‎"Tetap kerja keras untuk pulihkan kepercayaan publik dan memastikan kejadian serupa tidak terulang di masa mendatang," ujar Mirwan.

‎Adapun Mirwan, yang merupakan kader Gerindra, berada di Tanah Suci Mekkah untuk ibadah umrah saat daerahnya diterjang bencana banjir dan longsor. Mirwan tercatat mengajukan permohonan izin perjalanan luar negeri dengan alasan penting melalui surat bernomor 093/1334/2025 tertanggal 24 November 2025 yang dikirim kepada Gubernur Aceh Muzakir Manaf.

‎‎Namun, Pemerintah Aceh menolak memproses izin tersebut karena status darurat bencana masih berlaku di tingkat provinsi maupun kabupaten, sebagaimana tertuang dalam surat balasan bernomor 100.1.4.2/18413 pada 28 November 2025. Alih-alih, Mirwan tetap berangkat meski izin permohonannnya ditolak.

Syuriyah PBNU Gelar Rapat Pleno, Dihadiri Gus Ipul hingga Nasaruddin Umar

PBNU menggelar rapat pleno dalam rangka menentukan proses organisasi sesuai dengan amanat Syuriyah. Rapat pleno ini dihadiri oleh Syuriah hingga Tanfidziyah PBNU. Agenda digelar di Grand Ballroom, Hotel Sultan, Jakarta Pusat, Selasa, 9 Desember 2025.

Pantauan Tempo, acara dimulai dengan pembacaan doa sekitar pukul 20.00 WIB, dilanjutkan aksi simbolik pemberian bantuan kepada warga terdampak bencana di Sumatera. Rapat pleno tertutup ini digelar dengan dua agenda utama: memaparkan hasil pertemuan Harian Syuriyah PBNU dan menetapkan pejabat ketua umum.

Tampak hadir Menteri Sosial yang juga Sekretaris Jenderal PBNU Saifullah Yusuf (Gus Ipul), Ketua Umum Dewan Pembina Pengurus Pusat (PP) Muslimat Khofifah Indar Parawansa. Salah satu Rais di PBNU sekaligus Menteri Agama Nasaruddin Umar juga tampak hadir.

Selain itu, hadir Rais Aam Miftachul Akhyar, Wakil Rais Aam Anwar Iskandar dan Wakil Rais Aam Afifuddin Muhajir. Tampak pula di lokasi Ketua PBNU Ahmad Fahrur Rozi (Gus Fahrur), Mohammad Nuh, Muhammad Cholil Nafis hingga Pengurus Mustasyar Habib Luthfi bin Yahya.

Agenda itu tercantum dalam surat tertanggal 2 Desember 2025 bernomor 4799/PB.02/A.I.01.01/99/12/2025, yang diteken Rais Aam PBNU Miftahul Akhyar dan Katib Syuriyah PBNU, Ahmad Tajul Mafakhir.

Sementara, Yahya Cholil Staquf menanggapi agenda rapat pleno yang digelar jajaran Syuriyah untuk menetapkan pejabat ketua umum penggantinya. Dia menilai rapat itu diorkestrasi oleh orang yang punya kepentingan tersendiri. "Ada yang punya kepentingan lalu membuat manuver. Itu biasa," kata Yahya ditemui di Kantor PBNU, Jakarta pada Selasa, 9 Desember 2025.

Yahya tak menjelaskan secara gamblang orang yang disebut tengah bermanuver tersebut. Selain itu, Yahya berpendapat agenda yang bakal digelar Rais Aam PBNU untuk menetapkan pengganti ketua umum tidak bisa disebut sebagai rapat pleno.

Sebab, menurut Yahya, pelaksanaan rapat pleno organisasi harus melibatkan ketua umum. Sedangkan, agenda yang akan dihelat di Hotel Sultan nanti hanya dikonsep oleh jajaran Syuriyah PBNU. "Secara aturan tidak bisa disebut pleno," ucapnya.

Profil Endipat Wijaya, Anggota DPR yang Sindir Donasi Bencana Sumatera

Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat, Endipat Wijaya, menyindir gerakan donasi untuk korban bencana Sumatera. Dia menyinggung donasi warga untuk korban bencana mendapat sorotan sangat besar meski jumlahnya lebih kecil dari bantuan negara.

Seharusnya, kata Endipat, bantuan negara yang lebih besar dari donasi warga bisa lebih viral di media sosial. “Orang per orang cuma menyumbang Rp 10 miliar (ke daerah bencana), negara sudah triliun-triliunan ke Aceh itu,” ucap Endipat dalam rapat Komisi I DPR di Gedung DPR/MPR, Jakarta pada Senin, 8 Desember 2025.

Selain donasi, Endipat turut menyindir relawan yang datang ke lokasi bencana dan kemudian viral. “Orang yang cuma datang sekali seolah-olah paling bekerja di Aceh, padahal negara sudah hadir dari awal. Ada yang baru datang, baru bikin satu posko, ngomong pemerintah enggak ada. Padahal pemerintah sudah bikin ratusan posko di sana,” ujar Endipat.

Endipat berujar Kementerian Komunikasi dan Digital harus mengamplifikasi informasi soal bantuan dari pemerintah ke daerah bencana. “Sehingga enggak kalah viral dibandingkan dengan teman-teman yang sekarang ini sok paling-paling di Aceh, di Sumatera, dan lain-lain itu,” kata dia.

Lantas, siapa Endipat Wijaya yang menyindir donasi dan bantuan relawan masyarakat untuk korban bencana? Berikut rekam jejak, partai, hingga daerah pemilihannya.

Endipat Wijaya adalah politikus Partai Gerindra yang merupakan partai Presiden Prabowo Subianto. Endipat lahir di Kota Bengkulu dan saat ini, usianya 41 tahun. Saat ini, dia menjabat sebagai Ketua Bidang Perumahan Rakyat Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra.

Menurut laman pemantau kampanye dari Transparency International Indonesia, Endipat adalah lulusan ilmu teknik metalurgi dari Institut Teknologi Bandung pada 2006. Setelah lulus dari ITB, Endipat pernah bekerja sebagai teknisi di Double A Group selama satu tahun. Setelah itu dia pindah ke PT Kaltim Prima Coal sebelum bergabung dengan PT Nusantara Energy sebagai manajer.

Dia kemudian bergabung dengan Gerindra pada 2011 saat berusia 27 tahun. Endipat sempat mengambil gelar magister di Swiss German University pada tahun 2015-2019.