Wapres Gibran Soroti Gedung Poliklinik RSUD Dr Soekardjo Tasikmalaya yang Mangkrak

WAKIL Presiden, Gibran Rakabuming Raka, melakukan kunjungan kerja ke Kota Tasikmalaya dan menyoroti gedung Poliklinik RSUD Dr Soekardjo yang mangkrak.(MI/Kristiadi)

WAKIL Presiden, Gibran Rakabuming Raka, melakukan kunjungan kerja ke Kota Tasikmalaya dan menyoroti bangunan gedung Poliklinik RSUD Dr Soekardjo yang mangkrak. Dalam kunjungan tersebut, Wapres meninjau langsung pelayanan pendaftaran rawat jalan, poli anak, bidan, saraf, gedung rawat inap, hingga layanan farmasi.

Sebelum tiba di rumah sakit, Wapres Gibran Rakabuming Raka bersama Wakil Gubernur Jawa Barat, Erwan Setiawan, dan Wali Kota Tasikmalaya melakukan blusukan di Pasar Cikurubuk. Di sana, mereka memborong kebutuhan pokok hingga tahu goreng khas Sumedang.

Saat melanjutkan agenda di RSUD Dr Soekardjo, Wapres sempat melihat bangunan kerangka yang belum selesai dibangun.

"Kenapa bangunan belum diselesaikan?" tanya Gibran kepada Wakil Gubernur Jabar, Wali Kota Tasikmalaya, hingga Direktur RSUD Dr Soekardjo, Budi Tirmadi, pada Selasa (20/1/2026).

Mendengar pertanyaan tersebut, Direktur RSUD Dr Soekardjo, Budi Tirmadi, langsung menjawab bahwa pembangunan akan diselesaikan pada tahun 2026. Budi menjelaskan bahwa bangunan tersebut diperuntukkan bagi ruangan poliklinik.

Anggaran Rp26 Miliar dari Provinsi Jawa Barat

Budi Tirmadi mengatakan bahwa kunjungan Wakil Presiden ke RSUD Dr Soekardjo bertujuan untuk melihat pelayanan kesehatan secara umum. Namun, Wapres secara khusus menanyakan kondisi bangunan yang mangkrak tersebut.

"Bangunan yang disorot Wakil Presiden RI sudah disampaikan langsung kepada Wakil Gubernur Jabar, Erwan Setiawan, rencana bangunan Poliklinik yang mangkrak akan diselesaikan tahun 2026 melalui anggaran Provinsi Jawa Barat. Karena, pemerintah daerah sudah mengajukan permohonan anggaran sebesar Rp26 miliar," ujarnya.

Menurut Budi, proyek gedung poliklinik tersebut sudah lama mangkrak lantaran adanya refocusing anggaran sejak kasus covid-19. Pembangunan gedung direncanakan berlanjut kembali tahun 2026 menggunakan dana dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Dalam kunjungan tersebut, pihak RSUD menyampaikan bahwa penyelesaian bangunan sangat mendesak. Selama ini, layanan poli anak, bidan, dan saraf terpaksa menggunakan ruangan yang sempit karena gedung baru belum selesai.

"Kami sudah menyampaikan langsung ke Wakil Gubernur Jabar di hadapan Wapres RI dan meminta supaya pembangunan dilanjutkan. Karena, bangunan poliklinik masih kurang anggaran hingga Provinsi Jabar siap memberikan sesuai pengajuan Rp26 miliar," kata Budi.

Urgensi pembangunan ini juga didasari oleh tingginya jumlah pasien di RSUD Dr Soekardjo yang mayoritas menggunakan BPJS. Budi menambahkan bahwa cakupan Universal Health Coverage (UHC) di wilayah tersebut saat ini telah mencapai 83%. (AD/I-1)