1 week ago
6
Jakarta -
Youtuber Saaih Halilintar gagal mengikuti PON XXI Aceh-Sumut 2024 karena administrasi. Dari penjelasan Paulus Rudy, Manajer Tim PON Cabor Golf dari Provinsi Banten, pihak Saaih Halilintar telat memberikan NPWP dan BPJS yang jadi persyaratan.
Berikut adalah empat poin klarifikasi Saaih Halilintar soal gagalnya dia mengikuti PON 2024:
1. Merasa Tak Pernah Dikabari
Lenggogeni Faruk, ibunda Saaih Halilintar, mengatakan sebelum berangkat umrah, mereka memastikan kewajiban Saaih yang sedang mengikuti kualifikasi atlet PON 2024 sudah lengkap. Namun, mereka mengatakan tak pernah mendapat kabar soal kelengkapan persyaratan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Tapi kami tidak pernah dikabari, kita nggak pernah diberitahu. Ketika kita diminta... Saaih udah submit KTP, kita nggak diberitahu misalnya ada BPJS, NPWP, dan tambahan-tambahan itu, diberi tahunya pertengahan Agustus sampai akhir Agustus," kata Lenggogeni Faruk saat menjadi bintang tamu Rumpi: No Secret, di studio Trans TV, Jalan Kapten P Tendean, Jakarta Selatan, Senin (9/9/2024).
Sedangkan Paulus Rudy dalam video klarifikasinya mengatakan segala kelengkapan persyaratan seperti, KTP atau KIA, KK, BPJS, dan NPWP sudah diberitahukan kepada 16 atlet yang namanya masuk long list untuk atlet golf Banten, sejak Januari 2024.
Maret 2024, Saaih Halilintar dikatakan menyerahkan KTP dan KK yang sudah menyatakan dirinya berstatus domisili di Banten. Akhir Juli 2024, mereka sudah harus menyerahkan lima nama atlet golf yang akan mewakili Banten di PON 2024.
"Saya ada komunikasi terus dengan tim manajemen atau statusnya sebagai apa dari Saaih, saya selalu ingatkan jangan lupa NPWP, BPJS. Ini tidak hanya ke Saaih, tapi ke yang lainnya juga sama karena di akhir Juli kita harus sudah menyetorkan lima nama yang akan masuk untuk bertanding di PON," kata Paulus Rudy menegaskan ada bukti percakapannya.
"Bahkan ada pertemuan di bulan Juli, kita masih menyampaikan di WA dan ke tim manajemennya (Saaih) masih sama di mata saya, 16 orang ini punya peluang sama untuk bertanding di PON," tegasnya.
2. Punya BPJS Sejak 2018 dan NPWP pada 2020
Saaih Halilintar terganjal NPWP dan BPJS yang telat diserahkan. Sedangkan Saaih mengatakan dirinya sudah mempunyai BPJS dan NPWP.
"Sedangkan Saaih untuk NPWP dan BPJS, BPJS Saaih sudah punya sejak 2018, NPWP sudah sejak 2020," kata Lenggogeni Faruk yang dibenarkan oleh Saaih.
"Kalau dibilang nggak punya NPWP aku juga aneh, kaget akunya. Sebenarnya aku punya NPWP tahun 2020. Bahkan kerennya Presiden kita sekarang, KTP sekarang e-KTP udah jadi salah satu NPWP," sambung Saaih Halilintar.
Rudy Paulus dalam penjelasannya mengatakan berkomunikasi dengan tim dari manajemen Saaih Halilintar untuk mengingatkan soal melengkapi data administrasi. Pengingat untuk melengkapi data juga diterapkan kepada 15 atlet lainnya yang masuk long list dan berpeluang ikut PON 2024.
"Sedangkan dari pihak Saaih sampai tanggal 30 Juli ada WA saya, masih menanyakan 'Om apakah bisa NPWP-nya pakai orang tuanya?' Pertanyaan saya berarti, satu belum diurus, kedua saat itu juga saya menjawab, 'Maaf, Saaih belum bisa ikut PON karena tidak lolos sebagai administrasi'," kata Paulus Rudy.
Baru pada 1 Agustus 2024, Saaih Halilintar melengkapi BPJS dan NPWP. Sedangkan 1 Agustus PB PON sudah mengeluarkan SK untuk atlet yang akan berlaga.
3. Bantah Lambat Penuhi Syarat Administrasi
Lenggogeni Faruk membantah Saaih Halilintar lambat memenuhi data administrasi.
"Sedangkan Saaih untuk NPWP dan BPJS, BPJS Saaih sudah punya sejak 2018, NPWP sudah sejak 2020. Jadi bagi kita langsung secepat kilat. Kalau dinyatakan kita terlambat karena administrasi, kami syok. Administrasi apanya yang terlambat? Mungkin dari pihak kami, kami berusaha semaksimal mungkin kami lakukan. Jadi kalau dinyatakan terlambat mesti pihak yang beri pernyataan," kata Lenggogeni Faruk.
Paulus Rudy mengatakan adanya syarat administrasi KTP atau KIA, KK, NPWP, dan BPJS sudah dijelaskan sejak Januari 2024. Saat submit pertama kali, KTP Saaih masih DKI Jakarta, dan Maret 2024 Saaih me-update data dirinya dengan KTP Banten lengkap dengan Kartu Keluarga (KK).
Akhir Juli 2024, mereka sudah harus menyerahkan lima nama atlet yang akan ikut PON 2024. "Pihak Saaih sampai tanggal 30 Juli ada WA ke saya, masih menanyakan 'Om apakah bisa NPWP-nya pakai orang tuanya?' Pertanyaan saya berarti, satu belum diurus, kedua saat itu juga saya menjawab, 'Maaf, Saaih belum bisa ikut PON karena tidak lolos administrasi," kata Paulus Rudy.
"1 Agustus SK-nya sudah jadi, dari PB PON kita sudah terima. Kita tanggal 6 Agustus sudah beri informasi atau pernyataan bahwa inilah atlet yang sudah terverifikasi sebagai atlet PON Banten, terima kasih buat yang lainnya," kata Paulus Rudy.
Sedangkan Saaih disebutkan baru 1 Agustus mengirimkan BPJS dan NPWP. "Pihak Saaih sendiri tanggal 1 Agustus baru mengirimkan ke saya, ada buktinya juga, NPWP dan BPJS-nya. Ya, saya sudah bilang, 'Sudah telat, mohon maaf. Saya tidak berani mengambil risiko dengan menyertakan pemain yang syaratnya tidak terpenuhi karena itu juga berisiko untuk tim karena kita ada main tim. Apalagi Banten hanya meloloskan dua atlet putra'," pungkasnya.
4. Bantah Minta Pakai NPWP Orang Tua
Paulus Rudy mengatakan pada 30 Juli, ada pihak dari tim Saaih Halilintar masih bertanya soal NPWP. Mereka mempertanyakan bisa atau tidak memakai NPWP orang tua Saaih Halilintar.
"Sedangkan dari pihak Saaih sampai akhir bulan, tanggal 30 Juli ada WA ke saya, WA-nya juga masih ada, masih menanyakan 'Om apakah bisa NPWP-nya pakai orang tuanya?'. Pertanyaan saya dalam hati berarti, satu belum diurus, kedua saat itu juga saya menjawab, 'Maaf, Saaih belum bisa ikut PON karena tidak lolos secara administrasi'," kata Paulus Rudy.
Saaih Halilintar membantah ada percakapan darinya seperti itu.
"Nggak ada (percakapan itu). Nggak pernah dapat seperti itu, bahkan aku bisa nunjukin sekarang WA-nya, nggak ada kayak gini," kata Saaih Halilintar.
(pus/dar)
