2 weeks ago
5
Jakarta -
Kementerian Keuangan menambah anggaran senilai Rp 113,05 triliun dalam pos belanja kementerian/lembaga (K/L) di Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025. Kenaikan angka tersebut untuk menjalankan program presiden terpilih Prabowo Subianto.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan tambahan anggaran tersebut akan diberikan kepada masing-masing kementerian/lembaga yang menjalankan empat program Prabowo.
"Beberapa program quick win yang sudah disetujui oleh presiden terpilih adalah empat hal dengan indikasi kementerian/lembaga yang akan mengeksekusi. Ini nanti dalam UU APBN 2025 apabila telah disepakati oleh DPR," kata Sri Mulyani dalam rapat kerja dengan Badan Anggaran DPR RI tentang Penetapan Postur Sementara RUU APBN 2025, Rabu (4/9/2024).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Program pertama yakni untuk anggaran Badan Gizi Nasional sebesar Rp 71 triliun. Lembaga tersebut baru dibentuk untuk menjalankan program unggulan Prabowo yakni Makan Bergizi Gratis.
Kedua, tambahan anggaran Rp 3,25 triliun untuk Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menjalankan berbagai program pemeriksaan gratis bagi 52,2 juta orang seperti tensi, gula darah, hingga foto rontgen di berbagai puskesmas maupun rumah sakit daerah. Selain itu, Rp 1,8 triliun untuk menjalankan rumah sakit berkualitas di daerah guna meningkatkan rumah sakit dari tipe D menjadi tipe C dengan melengkapi sarana dan prasarananya.
"Sehingga Kemenkes akan ditambah anggarannya Rp 3,2 triliun plus Rp 1,8 triliun," jelasnya.
Program ketiga yakni Prabowo mengarahkan untuk program renovasi sekolah sebesar Rp 20 triliun yang akan dikerjakan oleh Kementerian PUPR. Lalu program sekolah unggulan terintegrasi untuk 4 lokasi dengan anggaran Rp 2 triliun di bawah Kemendikbudristek dan Kementerian Agama.
"Ini dari renovasi ruang kelas sampai MCK sehingga nanti anggaran Kementerian PUPR ditambah Rp 20 triliun apabila disetujui Banggar dan Komisi," tutur Sri Mulyani.
Program keempat yakni terkait ketahanan pangan, di mana Prabowo telah memberi arahan untuk meningkatkan lumbung pangan nasional, daerah dan desa dengan anggaran Rp 7,5 triliun untuk Kementerian PUPR. Selain itu, Rp 7,5 triliun untuk Kementerian Pertanian melakukan program intensifikasi 80 ribu Ha dan pencetakan sawah baru atau ekstensifikasi 150 ribu Ha.
"Ini yang nanti kemudian PUPR ditambah lagi Rp 7,5 triliun, Kementerian Pertanian ditambah Rp 7,5 triliun apabila sudah disepakati tentu di banggar dan komisi terkait," ucapnya.
(aid/rrd)
