6 hours ago
1
PRESIDEN Prabowo Subianto mengatakan pemerintah membutuhkan kritik dari kelompok di luar pemerintahan. Kritik perlu untuk mengoreksi dan mengawasi jalannya pemerintahan. Meski kritik terasa sakit, Prabowo meminta kritik tidak boleh berhenti.
“Kadang kritik itu sakit juga. Enggak masalah. Jangan berhenti kritik,” Prabowo saat memberikan pidato kenegaraan dalam Sidang Tahunan MPR di Kompleks Parlemen, Gedung Nusantara, Jakarta, Jumat, 15 Agustus 2025.
Scroll ke bawah untuk melanjutkan membaca
Kepala Negara berkeinginan mewujudkan kesejahteraan rakyat. Untuk mewujudkan keinginan itu, Prabowo minta berbagai elemen masyarakat harus bersatu dan bekerja sama.
“Saya percaya dan yakin bahwa kalau bersatu. Kalau bergotong royong. Insyaallah bangsa Indonesia kuat dan sejahtera,” ujar Prabowo.
Selain itu, Ketua Umum Partai Gerindra ini meminta koalisi pemerintahan berani mengawasi dan mengoreksi. Dia bilang tidak boleh ada partai Koalisi yang merasa kebal hukum.
“Tidak boleh ada yang merasa lebih kuat dari hukum dan tidak bisa diatur,” ujar dia.
Pada kesempatan itu pula, mantan menteri pertahanan ini merasa ditakdirkan menjadi presiden ke-8. Perasaan ini karena dia akan memimpin perayaan Hari Kemerdekaan ke-80 Republik Indonesia.
Prabowo juga merasa demokrasi berjalan. Buktinya, dia menjadi peserta pemilihan umum sampai 5 kali. Dari jumlah itu, empat kali dia kalah.
“Saya ikut pemilu 5 kali. Alhamdulillah 4 kali kalah. Hari ini saya berdiri di depan majelis ini,” ujar dia.
Pemerintahan Prabowo didukung oleh partai yang bergabung dalam Koalisi Indonesia Maju atau KIM Plus. KIM terdiri dari 10 partai politik anggota KIM dan beberapa parpol di luar koalisi tersebut. Sementara itu, PDI Perjuangan tidak bergabung dalam koalisi
Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP Megawati Soekarnoputri sebelumnya mengungkapkan posisi PDIP bukan oposisi atau koalisi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Dalam pidato pertamanya sebagai ketua umum partai banteng periode 2025-2030, Megawati menegaskan PDIP sepenuhnya berpihak kepada rakyat.
“PDI Perjuangan tidak memposisikan sebagai oposisi dan juga tidak semata-mata membangun koalisi kekuasaan,” kata Megawati di hadapan peserta Kongres VI PDIP, di Bali Nusa Dua Convention Center, Kuta Selatan, Badung, Bali, Sabtu, 2 Agustus 2025.
PDIP, kata dia, akan mendukung kebijakan pemerintahan Prabowo yang berpihak kepada masyarakat luas dan tidak ragu melayangkan kritik jika pemerintah menyimpang dari nilai-nilai Pancasila
