Anggaran 2025 Turun, Menhub Minta Duit Tambahan Rp 7,6 Triliun

Jakarta -

Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi hari ini Kamis (29/8) melakukan Rapat Kerja bersama Komisi V DPR RI. Dalam kesempatan tersebut, Budi mengatakan bahwa pagu anggaran pihaknya untuk 2025 turun jika dibandingkan dengan 2024. Oleh karena itu, dia mengaku bakal mengajukan anggaran tambahan kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

Budi awalnya menjelaskan bahwa Kemenhub mendapat pagu anggaran sekitar Rp 24,7 triliun untuk 2025. Anggaran tersebut diperuntukkan buat belanja pegawai 19%, belanja barang operasional 19%, serta belanja barang non-operasional 62%.

Namun jika dibandingkan dengan pagu anggaran efektif 2024 yang mencapai Rp 41,59 triliun, jumlah Pagu anggaran Kemenhub untuk 2025 turun jauh. Sementara berdasarkan data yang terpampang di layar, selisih anggaran yang diperlukan dan diberikan kepada Kemenhub untuk 2025 mencapai Rp 55 triliun.

"Lalu kami sampaikan pula bahwa sebagaimana sudah saya sampaikan (Pagu Anggaran) 2025 mengalami penurunan cukup signifikan. Kami memahami bahwa ini terjadi hampir di seluruh K/L (Kementerian/Lembaga)," kata Budi di Komplek DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat.

Oleh sebab itu, Budi mengaku hendak meminta tambahan anggaran sebesar Rp 7,6 triliun. Anggaran itu diperlukan untuk berbagai kebutuhan prioritas. Di sektor perhubungan darat, jumlah kebutuhan anggaran mencapai Rp 990,67 miliar buat program layanan keperintisan jalan dan penyeberangan, layanan angkutan perkotaan, layanan angkutan antarmoda, serta layanan RORO LDF.

Di sektor perhubungan laut, pihaknya memerlukan anggaran Rp 1,05 triliun untuk program perintis laut, tol laut, kapal ternak, dan kapal rede. Adapun di sektor perhubungan utara, Kemenhub perlu anggaran Rp 400 miliar buat program perintis penumpang dan program subsidi bahan bakar minyak (BBM) penumpang. Di sektor perkeretaapian, pihaknya memerlukan RP 146,58 miliar buat program perintis penumpang.

Adapun sektor terakhir adalah infrastructure maintenance and operation (IMO) buat pengoperasian dan perawatan prasarana perkeretapian milik negara, jumlah anggaran yang diperlukan mencapai Rp 2,1 triliun.

"Sebagai upaya memenuhi, sudah kami sampaikan ke Menkeu dan Menteri Bappenas, kira-kira (anggaran yang dibutuhkan) sebanyak Rp 7 triliun," beber Budi.

Di sisi lain, total anggaran Rp 7,6 triliun itu juga diperlukan untuk memenuhi layanan keperintisian semua moda yakni laut, darat, udara, dan perkeretaapian, pengadaan bus sekolah, belanja pegawai, dan berbagai kebutuhan lainnya. Budi pun mengaku sudah berkomunikasi dengan Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu Isa Rachmatarwata, soal usulan tambahan anggaran tersebut.

"Saya sempat berkomunikasi dengan Dirjen Anggaran, pak Isa, bahwa anggaran itu ada. Nanti di-place (ditaruh) mungkin tidak di Kemenhub tapi dipastikan semua itu bisa dibayarkan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan," ujar Budi.

(kil/kil)