Jakarta -
Ibu Kota Nusantara (IKN) mendapat alokasi anggaran sebesar Rp 4,1 triliun untuk pembangunannya di tahun 2025 dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Angka ini terbilang kecil dibandingkan dengan alokasi anggaran tahun 2024 sekitar Rp 35,37 triliun.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, jumlah tersebut baru indikasi atau disebut juga dengan pagu indikatif sehingga belum final. Angka tersebut sengaja ditetapkan tidak terlalu besar dengan tujuan memberikan ruang fiskal kepada pemerintahan berikutnya.
"Masih ada ruang fiskal lagi yang disiapkan oleh Menteri Keuangan (Sri Mulyani Indrawati) untuk Presiden Terpilih (Prabowo Subianto) memprioritaskan program-programnya," terang Basuki, ditemui di Kantor Kementerian PUPR, Jakarta Selatan, Selasa (20/8/2024).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Secara keseluruhan, dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Kementerian PUPR mendapat pagu indikatif sebesar Rp 75,63 triliun. Jumlah ini pun juga turun sekitar 50% dari anggaran 2024 yang mencapai Rp 149,76 triliun.
"Itu kan seperti persis pada saat Pak Jokowi masuk ke pemerintahan tahun 2014. Kita kan buka filenya (RAPBN), itu Rp 75 triliun. Jadi itu memberi ruang fiskal kepada pemerintahan terpilih untuk mengalokasikan," ujarnya.
Basuki menjelaskan, Kementerian PUPR berkoordinasi dengan Otorita IKN (OIKN) dalam hal pembagian pembangunan proyek-proyek di IKN. Dengan demikian, ada porsi yang menjadi tanggung jawab PUPR dan ada yang ditangani OIKN.
Menurut pria yang juga menjabat sebagai Plt Kepala OIKN, untuk tahun 2025 mendatang OIKN sendiri mendapat pagu indikatif senilai Rp 505 miliar. Jumlah tersebut pun masih dapat berubah di kemudian hari, termasuk juga dengan anggaran Kementerian PUPR untuk IKN.
"Nanti tanggal 28 (Agustus) kami rapat di DPR. Mudah-mudahan mungkin ada perubahan. Bahkan OIKN sendiri yang tadinya Rp 505 miliar kan sekarang kami usulkan untuk bisa memelihara prasarana yang sudah dibangun oleh PU. Kita serahkan ke OIKN, mereka memelihara. Itu butuh anggaran juga, kami usulkan anggaran lain," kata dia.
Lebih lanjut Basuki mengatakan, pada tahun 2025 mendatang Kementerian PUPR memprioritaskan pembangunan jaringan jalan akses, prasarana air bersih, hingga listrik, termasuk Multi Utility Tunnel (MUT) di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) 1B dan 1C.
"IKN karena banyak investor yang sudah mulai pembangunan, kita, jalan air, listrik, MUT, itu kita bikin tidak hanya di KIPP 1A tapi juga 1B 1C," pungkasnya.
(shc/rrd)