Bahlil Ancam Cabut Izin Kontraktor yang Tak Reaktivasi Sumur Minyak

Jakarta -

Pemerintah terus berupaya meningkatkan produksi minyak dan gas bumi (migas) dalam negeri. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mendorong revitalisasi sumur minyak yang saat ini tidak aktif atau idle.

Bahlil memberikan instruksi tegas kepada pihak-pihak terkait untuk segera merealisasikan program reaktivasi sumur minyak ini. Bahkan tak segan, Bahlil akan mencabut izin pengelolaannya.

"Saya perintahkan sumur-sumur idle yang dikuasai Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) kalau tidak dijalankan, kita cabut izinnya," katanya dalam keterangan tertulis, Senin (26/8/2024).

Bahlil menilai terdapat potensi produksi tambahan yang cukup besar dari sumur-sumur idle ini. Dengan mengoptimalkan kembali, Bahlil bilang dapat meningkatkan produksi migas secara signifikan tanpa perlu eksplorasi baru yang membutuhkan biaya lebih besar.

Dari total 44.985 sumur yang ada di Indonesia, terdapat 16.990 sumur yang masuk pada kriteria idle well. Meski begitu, tidak semua memiliki potensi untuk direaktivasi karena beberapa faktor, di antaranya tidak adanya potensi subsurface, keekonomian yang tidak terpenuhi karena high cost reaktivasi dan harga minyak mentah dunia pada saat itu, faktor health, safety and environment (HSE), hingga non teknikal, seperti masalah masyarakat.

Bahlil menjelaskan bahwa reaktivasi sumur idle merupakan salah satu langkah strategis untuk meningkatkan ketahanan energi nasional. Dengan meningkatnya produksi migas, diharapkan dapat mengurangi ketergantungan pada impor dan meningkatkan devisa negara.

"Dengan mengoptimalkan kembali sumur-sumur yang ada, kita dapat meningkatkan produksi migas secara signifikan tanpa perlu melakukan eksplorasi baru yang membutuhkan waktu dan biaya yang lebih besar," terangnya.

Sebagai informasi, pemerintah menetapkan kriteria bagian Wilayah Kerja (WK) migas potensial yang idle, yaitu lapangan produksi yang selama 2 tahun berturut-turut tidak diproduksikan, atau terdapat lapangan dengan plan of development (POD) selain POD ke-1 yang tidak dikerjakan selama 2 tahun berturut-turut.

Selain itu, apabila terdapat struktur pada WK eksploitasi yang telah mendapat status discovery dan tidak dikerjakan selama 3 tahun berturut-turut. KKKS diberikan beberapa opsi untuk mengoptimalkan WK idle ini, antara lain:

- Mengerjakan sendiri, di mana KKKS dapat langsung menggarap WK idle tersebut.
- Kerja sama, yang mana KKKS bekerja sama dengan badan usaha lain untuk menerapkan teknologi tertentu.
- Diambil alih KKKS lain, di mana WK idle dapat diusulkan untuk dikelola oleh KKKS lain.
- Dikembalikan ke negara, yakni WK idle dapat dikembalikan ke negara untuk dilelang kembali.

(ara/ara)