Bangun 9 Juta Rumah Sejak 2015, PUPR Rogoh Rp 67 Triliun

Jakarta -

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono berharap program penyediaan perumahan rakyat terus dilaksanakan ke depannya. Basuki bahkan meminta target capaiannya agar ditingkatkan.

"Penyediaan hunian layak di Indonesia tidak hanya dikhususkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), tetapi seluruh rakyat Indonesia yang membutuhkan rumah harus kita layani secara baik," kata Basuki, dilansir Rabu (28/8/2024).

Kementerian PUPR sejak 2015 hingga 2023 telah merealisasikan anggaran APBN sebesar Rp 67,11 triliun untuk membangun 9.206.369 hunian, termasuk penyaluran rumah swadaya dengan memperbaiki rumah tidak layak huni. Selain itu, dilakukan pula penyaluran FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan) berupa bantuan pembiayaan dari pemerintah untuk memiliki rumah.

Realisasi program penyediaan perumahan yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perumahan sejak 2015 hingga 2023 meliputi pembangunan rumah susun 65.235 unit, pembangunan rumah khusus 37.516 unit. Lalu Bantuan Stimulan Pembangunan Rumah Swadaya 1.432.278 unit, serta bantuan pembangunan PSU 220.665 unit.

Dukungan pembiayaan juga diberikan Ditjen Pembiayaan Infrastruktur pada 2015 - 2024 senilai Rp 146,21 triliun melalui program penyaluran FLPP sebanyak 1.119.063 unit, BP2BT sebanyak 30.422 unit, SSB sebanyak 805.511 unit serta SBUM sebanyak 1.529.585 unit.

Adapun hal tersebut disampaikan dalam acara malam puncak peringatan Hari Perumahan Nasional (Hapernas) tahun 2024 di Auditorium Kementerian PUPR, Selasa malam (27/8/2024).

"Hapernas diperingati setiap tanggal 25 Agustus sebagai pengingat bagi seluruh pemangku kepentingan untuk fokus menyediakan rumah untuk rakyat sesuai dengan harapan Bung Hatta pada Kongres Perumahan Rakyat Sehat tahun 1950," pungkasnya.

(ily/hns)