3 weeks ago
8
Jakarta -
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp 61,31 triliun untuk kebutuhan pembangunan infrastruktur 2025. Ada dua fokus pembangunan di tahun depan yakni untuk ketahanan pangan dan energi.
Basuki menjelaskan terkait ketahanan pangan Kementerian PUPR diamanahkan untuk mencetak sawah dengan pembangunan irigasi. Amanah itu tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) No 24 Tahun 2024 tentang perubahan Perpres No 27 Tahun 2020 Kementerian PUPR.
"Jadi Perpres yang baru itu cetak sawah ditugaskan ke Kementerian PUPR. Jadi kami mengusulkan tambahan anggaran dari Rp 75 triliun (pagu anggaran) jadi Rp 136 triliun, tadi ada usulannya Rp 61 triliun, pertama untuk ketahanan pangan. Apa saja? Pembangunan jaringan irigasi dari bendungan yang sudah selesai. Pemanfaatannya airnya harus dibangun jaringan irigasi," kata dia ditemui di Gedung DPR RI, Rabu (28/8/2024).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Selain membangun sawah dengan jaringan irigasi baru, Kementerian PUPR juga akan mengoptimalkan bedungan dan irigasi yang sudah ada.
"Makanya di bendungan-bendungan baru yang sudah diresmikan Presiden harus dibangun daerah irigasi baru termasuk cetak sawah," jelasnya.
Dalam rapat dengan Komisi V DPR RI, Basuki juga menyampaikan ke depan targetnya akan dibangun 50 bendungan. Selain itu, irigasi tersier dengan cetak sawah memang dialihkan ke Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal Sumber Daya Air.
"Pembangunan tersier, cetak sawah ditugaskan ke PUPR. Pembangunan jaringan irigasi, pembangunan bendungan-bendungan dengan meningkatkan kinerja jaringan irigasi kita," jelasnya.
Secara keseluruhan, Kementerian PUPR mengajukan tambahan anggaran 2025 menjadi sebesar Rp 136,95 triliun. Sementara pagu anggaran 2025, yang dialokasi untuk Kementerian PUPR hanya Rp 75 triliun.
Secara rinci usulan penambahan anggaran Kementerian PUPR ini, pertama untuk dukungan ketahanan pangan dan energi hingga pengadaan air baku dan bendungan sebesar Rp 18,89 triliun.
Kedua, untuk penyelesaian pembangunan jalan tol hingga bandara IKN serta jembatan sebesar Rp 22,19 triliun. Ketiga untuk pembangunan kantor Kementerian hingga SPAM di IKN serta penataan kawasan pemukiman sebesar Rp 12,71 triliun.
Keempat untuk penyelesaian rumah susun hingga bantuan PSU bidang perumahan sebesar Rp 7,5 triliun.
(ada/kil)
