3 weeks ago
7
Jakarta -
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menegaskan setelah HUT RI ke 79 dilaksanakan di Ibu Kota Nusantara (IKN) bukan berarti pembangunan telah selesai. Namun, proyek tersebut masih tahap permulaan dan masih banyak yang harus dibangun.
"IKN ini baru mulai. Orang merasa sudah 17 Agustus, sudah selesai. No, masih baru mulai," kata dia ditemui di Gedung DPR RI, Rabu (28/8/2024).
Basuki menyebut banyak pekerjaan rumah (PR) yang harus dilakukan pemerintah. Ia menyebut saat ini investor saja baru saja menanamkan modalnya di sana. Jadi, banyak fasilitas pendukung untuk infrastruktur yang perlu dibangun oleh investor.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Investor baru mulai masuk, investor yang baru mulai masuk belum ada jalannya, jadi harus kita bikin jalannya, airnya, listriknya. (IKN) baru mulai," tegasnya.
Basuki menyebut, menurut Presiden Terpilih Prabowo Subianto, pembangunan IKN merupakan pekerjaan besar tidak bisa diselesaikan dalam waktu singkat. Pembangunan bisa membutuhkan waktu 10 sampai 15 tahun.
"Presiden terpilih bilang, ini (pembangunan IKN) pekerjaan besar 10 sampai 15 tahun akan datang. Bahkan beliau mau mempercepat," jelasnya.
Terkait rencana percepatan pembangunan IKN, Basuki mengatakan Prabowo diharapkan akan menyiapkan terkait anggaran untuk kelanjutan pembangunan IKN.
"Mungkin anggarannya disiapkan," jelas dia.
Sebagai informasi, anggaran pembangunan IKN pada pemerintahan pertama Prabowo dianggarkan sebesar Rp 4,19 triliun. Namun Basuki menyebut diperlukan anggaran lebih besar lagi.
Dalam rapat dengan Komisi V DPR RI, Basuki mengungkap pembangunan IKN dibutuhkan anggaran Rp 24,51 triliun. Sementara alokasi anggaran dari pagi indikatif Kementerian PUPR hanya Rp 4,19 triliun, sehingga ada kekurangan anggaran sebesar Rp 20,32 triliun.
"Masih terdapat usulan tambahan 2025 untuk penyelesaian pembangunan IKN pada Bidang Bina Marga, Bidang Cipta Karya dan perumahan sebesar Rp 20,32 triliun, sehingga untuk IKN kami membutuhkan Rp 24,51 triliun yang baru dialokasikan dalam pagu indikatif Rp 4,19 triliun. Jadi kekurangannya masih Rp 20,32 triliun," kata Basuki dalam rapat kerja dengan Komisi V DPR RI, Rabu (28/8).
(kil/kil)
