Bobby Soal 12 Perusahaan Perusak Hutan Sumut: Cabut Saja yang Merusak Itu

Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, memberikan tanggapan terkait 12 perusahaan yang diduga merusak hutan di Sumatera Utara. Bobby mengatakan akan mencabut izin perusahaan yang diduga merusak hutan di wilayah tersebut.

“Cabut saja yang merusak itu,” kata Bobby saat ditemui di Lanud Soewondo, Medan, Kamis (4/12).

Bobby menyebut inisial salah satu perusahaan adalah TPL.

“Salah satu yang kita ingin rekomendasikan TPL ya. Kemarin kita rekomendasikan agar ditutup saja,” ujar Bobby.

Bobby mengatakan, saat meninjau langsung lokasi bencana di Sumatera Utara, ditemukan potongan kayu di aliran sungai. Ia menyebut, sungai itu kini tidak lagi berair dan berubah menjadi tumpukan kayu.

“Memang ada yang terpotong rapi, ada juga yang akan tercabut. Mungkin karena ada penebangan, makanya pohon yang harusnya enggak tumbang jadi tumbang. Memang kita lihat masih ada di lapangan banyak potongan (kayu) rapi,” ujar Bobby.

Sebelumnya, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni memberikan penjelasan soal banjir bandang dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

“Gakkum kehutanan sedang melakukan investigasi subjek hukum yang terindikasi berkontribusi terhadap terjadinya bencana banjir longsor di Aceh, Sumut, dan Sumbar,” kata Raja Juli dalam rapat kerja bersama Komisi IV DPR pada Kamis (4/12).

Ia mengungkapkan, saat ini ada 12 perusahaan yang terindikasi melakukan pelanggaran.

“Gakkum kehutanan sementara telah menemukan indikasi pelanggaran di 12 lokasi subjek hukum, 12 perusahaan di Sumut, dan penegakan hukum terhadap 12 subjek hukum tersebut,” ujarnya.

Namun, dalam rapat itu, Raja Juli tidak menyebutkan perusahaan yang dimaksud.

Raja Juli mengatakan pihaknya sudah mencabut Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) yang tidak berkinerja baik. Ia mengaku telah mendapat restu Presiden Prabowo Subianto untuk mencabut izin perusahaan lain yang kurang memberikan kontribusi.

“Kementerian Kehutanan setelah nanti mendapatkan persetujuan dari Bapak Presiden akan kembali mencabut izin sekitar 20 PBPH yang bekerja buruk, lebih kurang seluas 750 ribu hektare di seluruh Indonesia termasuk di tiga provinsi terdampak,” tutup dia.