1 week ago
5
Jakarta -
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyuwangi menggelar Rembug Disabilitas di Kantor Pemkab Banyuwangi. Kegiatan ini menjadi wadah untuk menyerap aspirasi dari para disabilitas yang akan menjadi bahan pengambilan kebijakan pembangunan inklusif.
Diketahui, Rembug Disabilitas yang diadakan di Kantor Pemkab Banyuwangi pada Kamis (12/9) ini dihadiri di antaranya Perkumpulan Penyandang Disabilitas Daerah (PPDI), Persatuan Tunanetra Indonesia (Pertuni) dan Juru Bahasa Isyarat, Gerakan Untuk Kesejahteraan Tunanetra Indonesia (Gerkatin), Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI), Forum Peduli Disabilitas, Disable Motorcycle Indonesia, Persatuan Tuli Banyuwangi, UMKM Sahabat dan National Paralympic Committee Indonesia
Bupati Banyuwangi Ipuk menekankan pentingnya kegiatan serap aspirasi agar dapat menciptakan kebijakan daerah yang inklusif, terutama bagi para penyandang disabilitas.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kami ingin memastikan program pembangunan dan kebijakan pemerintah dirancang memfasilitasi semua elemen termasuk rekan disabilitas," kata Ipuk dalam keterangan tertulis, Jumat (13/9/2024).
"Karena itu penting untuk mendengar langsung aspirasi rekan-rekan agar kebijakan dan program yang nantinya dirancang benar-benar tepat dan bisa memfasilitasi apa yang memang dibutuhkan," imbuhnya.
Diketahui sejumlah masukan disampaikan dalam forum tersebut, seperti usulan terkait pembangunan fasilitas olahraga bagi disabilitas, papan informasi tuli dan netra, dan fasilitas juru bicara isyarat (JBI) pada setiap kegiatan pemerintah.
Sementara itu usulan di bidang kesehatan terkait pengadaan loket khusus disabilitas di fasilitas kesehatan. Lalu pelatihan bahasa isyarat bagi nakes dan pelatihan deteksi dini anak berkebutuhan khusus (ABK) untuk kader posyandu.
Menanggapi masukan ini, Ipuk meminta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk menindaklanjuti semua usulan yang ada.
"Terima kasih untuk semua masukan yang diberikan. Aspirasi ini sangat berarti dan akan kami jadikan acuan dan diupayakan maksimal untuk ditindaklanjuti," kata Ipuk.
Di sisi lain, sejumlah warga yang hadir juga menyampaikan saran mengenai pelatihan pemasaran offline dan online bagi UMKM disabilitas, fasilitasi legalitas usaha hingga bantuan promosi pemasaran.
Seperti yang diutarakan oleh Wasis, penyandang disabilitas tuna daksa yang memiliki usaha pembuatan makanan ringan. Wasis memberdayakan teman-teman disabilitas sebanyak 20 orang sebagai tim produksinya. Makanan yang diproduksinya adalah camilan kekinian basreng. Selama ini Wasis mengirim bangsreng yang diproduksinya ke pihak ketiga.
"Kami belum memiliki legalitas seperti NIB, PIRT dan sertifikat halal. Kami mohon pendampingan untuk mengurus keperluan tersebut. Karena kalau sudah lengkap legalitasnya ingin mengembangkan usaha juga dengan berjualan langsung ke konsumen," kata Wasis.
Terkait ini, Ipuk segera memerintahkan Dinas Koperasi dan UMKM untuk untuk memfasilitasi pembuatan dokumen legalitas produk UMKM buatan Wasis.
(prf/ega)
