12 hours ago
2
Bupati Sukabumi, Asep Japar.(MI/Benny Bastiandi)
KABUPATEN Sukabumi, Jawa Barat, menerapkan pengurangan pengenaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2). Bahkan, pemerintah daerah setempat memberikan bonus hingga hadiah umrah bagi wajib pajak yang taat membayar PBB-P2.
Kondisi ini berbanding terbalik dengan beberapa pemerintah daerah yang malah menaikkan PBB. Salah satunya terjadi di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, yang kemudian memicu polemik hingga berujung kerusuhan.
Bupati Sukabumi, Asep Japar, mengatakan kebijakan program ini merupakan bentuk layanan kepada masyarakat. Kebijakan pengurangan PBB-P2 dilakukan melalui Program Tebus Murah.
"Program Tebus Murah yaitu pengurangan pokok PBB-P2 serta pembebasan atas sanksi administratif," kata Asep Japar, Jumat (15/8).
Namun, syaratnya masyarakat harus membayar PBB-P2 tahun ini. Artinya, bagi wajib pajak yang melunasi PBB-P2 pada tahun ini, maka tunggakkan PBB pada periode 1994-2012 akan dibebaskan dari denda dan tarif pokoknya dipotong sebesar 100% alias gratis.
Sementara itu, wajib pajak yang menunggak PBB-P2 pada periode 2013-2019 akan diberikan pengurangan pembayaran sebesar 50%. Sedangkan bagi wajib pajak yang menunggak PBB pada periode 2020-2021 diberikan kebijakan bonus pengurangan sebesar 40%.
Bagi penunggak PBB-P2 pada 2022 diberikan pengurangan sebesar 30%, bagi penunggak pada 2023 diskonnya sebesar 20%, dan yang menunggak pada 2024 diberikan diskon sebesar 10%.
"Program pengurangan dan bonus PBB-P2 ini berlaku hingga 30 September 2025," tuturnya.
Asep menyebut, pemerintah daerah tak ingin menyulitkan masyarakat, terutama pada hal menyangkut pembayaran pajak daerah. Asep memilih melakukan langkah inovatif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat membayar pajak
"Saya tidak ingin menyulitkan masyarakat. Semoga upaya ini bisa meningkatkan partisipasi masyarakat dan membangun kesadaran untuk membayar pajak," pungkasnya. (BB/E-4)
