2 weeks ago
8
Jakarta -
Kelas menengah dinilai menjadi kelompok yang memiliki peran strategis untuk mendorong perekonomian. Hal ini diungkapkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.
Sri Mulyani menerangkan itu sebabnya pemerintah juga memberikan perhatian lebih kepada kelompok menengah melalui berbagai program.
"Kelas menengah punya peran strategis untuk mendorong perekonomian, oleh karena itu Pemerintah telah memberikan beberapa program untuk meningkatkan kesejahteraan kelompok kelas menengah," kata dia dalam keterangannya dalam Instagram @smindrawati, Jumat (30/8/2024).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Program pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan kelas menengah pertama melalui program perlindungan sosial, pemberian subsidi dan kompensasi, insentif perpajakan seperti insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) untuk pembelian rumah.
Selain itu, program Pemberian Bantuan luran kesehatan, Program Kredit Usaha Rakyat (KUR), hingga jaring pengaman seperti Kartu Prakerja sebagai jaminan kehilangan pekerjaan," terangnya.
Sri Mulyani berharap insentif tersebut bisa membantu meningkat kesejahteraan kelas menengah.
"Semoga berbagai program ini tak hanya membantu meningkatkan kesejahteraan kelompok menengah, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia secara keseluruhan," jelas dia.
Sebelumnya dalam pemberitaan detikcom Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI) memperkirakan 8,5 juta warga kelas menengah turun kasta menjadi calon kelas menengah sejak 2018 hingga 2023.
Dalam risetnya yang berjudul 'Macroeconomics Analysis Series Indonesia Economic Outlook Triwulan III-2024' menjelaskan, kondisi ini membuat jumlah penduduk kelas menengah hanya mencakup 52 juta jiwa atau sekitar 18,8% dari total populasi RI saat ini.
"Pada tahun 2023, kelas menengah di Indonesia mencakup sekitar 52 juta jiwa dan mewakili 18,8% dari total populasi. Namun, jumlah penduduk kelas menengah baru-baru ini mengalami penurunan (jika dibandingkan dengan 2018 lalu)," tulis laporan itu.
(ada/kil)
