Demokrat Minta PDIP Tak Asal Tuduh soal Alasan Yasonna Diganti dari Menkumham

Jakarta -

Partai Demokrat (PD) merespons pernyataan Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat yang menduga Yasonna Laoly diganti dari Menkumham karena mengesahkan perpanjangan kepengurusan DPP PDIP tanpa persetujuan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Demokrat minta PDIP tak asal menuduh.

"Kita tak perlu berandai-andai apalagi memberikan tuduhan-tuduhan secara prematur," ucap juru bicara (Jubir) Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra, Senin (19/8/2024).

Herzaky menyebut, reshuffle adalah hak prerogatif dari Presiden. Menurutnya, Presiden Jokowi memiliki pertimbangan mengganti Yasonna dengan Supratman Andi Agtas.

"Reshuffle ada hak prerogatif Presiden. Tentu dalam pertimbangan dan mengambil keputusan sudah dikaji secara mendalam. Tentunya keputusan kita harapkan selalu bebas dari kepentingan dan kemaslahatan orang banyak," ucapnya.

Herzaky menilai baik tidaknya pergantian menteri bisa dilihat dari kinerja menteri tersebut. Dia mengatakan tidak ada waktu yang singkat untuk mengabdi sebagai pejabat negara.

"Dan kami yakin, tentu saja kita bisa lihat dan nilai dari kinerja nantinya sosok yang tadi dilantik oleh bapak Presiden," ucapnya.

"Seperti yang sering disampaikan oleh Ketum kami, Mas AHY, tidak ada waktu yang singkat untuk memberikan kinerja yang baik. Setiap waktu sangatlah berharga, dan bisa memberikan yang terbaik berapa panjang, berapa pendek, berapa singkat durasi pengabdian kita kepada negara," katanya.

Tuduhan PDIP

Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat mempertanyakan alasan pencopotan elite PDIP, Yasonna Laoly, dari jabatan Menkumham. Djarot menduga Yasonna diganti karena memperpanjang kepengurusan DPP PDIP tanpa persetujuan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Karena Pak Yasonna mungkin ditegur karena tidak meminta persetujuan kepada Presiden atas pengesahan perpanjangan kepengurusan DPP partai kemarin," kata Djarot di kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (19/8/2024).

"Karena pengesahan kepengurusan partai harus melalui Kemenkumham," ungkapnya.

Pertanyaan yang sama diutarakan Wasekjen PDIP Adian Napitupulu. Menurutnya, pergantian Yasonna di pengujung masa jabatan cukup janggal karena sudah membantu Presiden Jokowi sejak 2014.

"Yasonna itu sudah dua periode bersama Jokowi sejak 2014, apakah menukar teman lama dengan teman baru adalah sebuah kebiasaan? Ataukah ada hubungan perpanjangan masa jabatan DPP PDIP ada penambahan yang ditandatangan Pak Yasonna atau ada apa?" kata Adian.

(aik/idn)