17 hours ago
2
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi buka suara soal desakan pemakzulan Bupati Pati Sudewo. Lutfi meminta masyarakat untuk menunggu hasil pansus hak angket yang sedang dijalankan DPRD Pati.
Luthfi mengatakan, mekanisme pemakzulan bupati berada di tangan anggota dewan bukan di pemerintah provinsi. Seluruh aspirasi oleh masyarakat Pati telah diwadahi di DPRD Pati. Ini
"ini adalah proses konstitusi yang harus secara transparan kita berikan. Kita tunggu dari DPRD-nya, jadi ini kan kewenangannya di DPRD bukan di Pemprov," ujar Lutfi, Kamis (17/8).
Dirinya bahkan langsung menggelar rapat terbatas dengan Forkopimda Jateng yang dihadiri Wakil Gubernur Jateng Taj Yasin, Sekda Sumarno, Kapolda Jateng Irjen Pol Ribut Hari Wibowo, Pangdam IV/Dipongeoro Mayjen TNI Achiruddin Darojat.
Kemudian, Kajati Jateng Hendro Dewanto, Kepala Badan Intelijen Daerah Jateng Brigjen Pol Harseno, Kepala Pengadilan Tinggi Jateng Mochamad Hatta, Kepala Pengadilan Tinggi Agama Jateng Rokhanah.
"Dari Biro Otonomi Daerah (Otda), Biro Ekonomi, dan Asisten Ekonomi dan Pembangunan juga melakukan bantuan di sana agar roda perekonomian dan investasi di wilayah Pati tetap berjalan. Kesra juga sudah turun untuk koordinasi lintas sektoral dan tokoh masyarakat, agar situasi lebih kondusif. Dinas Kesehatan juga diterjunkan agar layanan kesehatan berjalan baik," jelas dia.
Selain itu, ia menegaskan kebijakan Sudewo menaikkan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) hingga 250 persen dilakukan tanpa kajian yang memadai.
"Tetapi kan kemarin sudah ditarik ya, sudah dicabut. Tinggal kami melakukan pembinaan ke depan," kata politisi Partai Gerindra itu.
