3 weeks ago
11
Jakarta -
Mantan Direktur Operasi dan Produksi PT Timah Tbk, Agung Permana, dihadirkan sebagai saksi kasus dugaan korupsi pengelolaan timah. Hakim mencecar Agung terkait pemulihan kerusakan lingkungan akibat kegiatan penambangan di wilayah IUP PT Timah.
Agung bersaksi untuk Harvey Moeis yang mewakili PT Refined Bangka Tin, Suparta selaku Direktur Utama PT Refined Bangka Tin sejak tahun 2018 dan Reza Andriansyah selaku Direktur Pengembangan Usaha PT Refined Bangka Tin sejak tahun 2017 di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (29/8/2024). Mulanya, hakim mendalami tugas dan tanggung jawab Agung di PT Timah.
"Tupoksi saya itu menjalankan pengurusan pada Direktorat Operasi produksi untuk kepentingan perusahaan Yang Mulia," kata Agung.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kalau mengenai pengakuan termasuk bagian dari produksi? Atau pengambilan di smelter?" tanya hakim.
"Pengangkutan iya termasuk," jawab Agung.
"Ini pengangkutan di lokasi IUP PT Timah, apakah bagian Saudara ikut mengurusi itu? Kawasan IUP-nya? Observasinya atau monitoring di lapangan?" tanya jaksa.
"Ya monitoring itu tim operasi produksi Yang Mulia," jawab Agung.
Hakim lalu mendalami terkait Analisis Masalah Dampak Lingkungan (AMDAL) di PT Timah hingga pelaksanaan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL).
"Kalau mengenai lingkungan, kalau lingkungan itu kan perusahaan seperti begini ada AMDAL-nya. Tahu nggak ada AMDAL-nya?" tanya hakim.
"Ada," jawab Agung.
"Nah, di dalam AMDAL itu kan ada mencakup UKL dan UPL-nya sebagai pegangan Saudara. Ada nggak?" tanya hakim.
"Ada Yang Mulia," jawab Agung.
"Apakah dijalankan itu yang tercantum yang termuat dalam UKL maupun UPL, apakah selalu Saudara melihatnya untuk mengelola lingkungan?" tanya hakim.
"Selama ini kalau untuk lingkungan itu kan yang menilai Kementerian Lingkungan Hidup, Yang Mulia," jawab Agung.
Hakim terus mencecar Agung terkait penilaian kegiatan penambangan di wilayah IUP PT Timah. Agung mengklaim PT Timah mendapat penilaian berupa predikat baik.
Hakim heran dengan penilaian baik yang dimaksud Agung. Sebab, kata hakim, kegiatan penambangan itu telah mengakibatkan kerusakan lingkungan Rp 271 triliun.
"Tapi kalau dakwaan Jaksa ini merugikan negara lho ini, Rp 271 triliun kerugian negara di situ akibat kerusakan lingkungan. Yang mengatakan baik pihak mana?" tanya hakim.
"Dari proper," jawab Agung.
Direktur Keuangan PT Timah, Vina Eliani juga dihadirkan sebagai saksi di sidang tersebut. Vina mengatakan terdapat anggaran untuk kegiatan reklamasi sebesar 400 hektar per tahun untuk pengelolaan kerusakan lingkungan.
"Kalau tadi ibu ini yang di Keuangan ada anggaran per tahun sebanyak 400 hektar di anggaran perusahaannya, paket. Itu gimana paketnya bu? Yang dianggarkan oleh perusahaan setiap tahun khusus mengenai pengelolaan lingkungan?" tanya hakim.
"Jadi setiap tahunnya Divisi Reklamasi mengajukan anggaran untuk kegiatan reklamasi yang rata-rata setiap tahunnya diajukan di kisaran 400 hektar," jawab Vina.
Hakim mencecar Vina apakah reklamasi yang dianggarkan itu dilaksanakan di lapangan. Hakim juga mencecar Vina apakah anggaran itu hanya tercatat di pembukuan namun tak dilaksanakan.
"Jalan efektif betul atau hanya dicantumkan saja di pembukuannya? Apa benar-benar ada jalan itu?" tanya hakim.
"Kegiatan reklamasi dilakukan Yang Mulia, tapi apakah tercapai sesuai dengan target, itu kami mesti cek terlebih dahulu," jawab Vina.
"Kalau uangnya itu, anggarannya diserahkan atau digunakan oleh siapa? Ini kan membutuhkan anggaran 400 hektar itu, apakah diserahkan ke Direktur Operasi atau ada lagi unit lain atau ada pihak ketiga yang mengerjakan?" tanya hakim.
"Untuk kegiatan reklamasi dilakukan oleh pihak ketiga," jawab Vina.
Hakim lalu kembali bertanya ke Agung setelah mendengar penjelasan Vina. Hakim menanyakan wujud nyata pelaksanaan pengelolaan lingkungan akibat kegiatan penambangan di wilayah IUP PT Timah.
Agung mengatakan upaya pemulihan kerusakan lingkungan yang dilakukan selain kampung reklamasi adalah berupa penghijauan. Kemudian, ada pembangunan sirkuit motor cross.
"Kalau perbaikan lingkungannya itu apakah wujudnya hanya reklamasi saja? tidak ada bentuk lain? misalnya kalau ada daerah hutan ada penghijauan kembali di tempat itu atau hanya reklamasi sekadar menutup lubang aja sudah selesai begitu? atau gimana? tahu nggak ibu ? atau yang di lapangan mungkin tahu ini, coba Direktur Operasi? gimana itu wujud pelaksanaan pengelolaan lingkungan nya?" tanya hakim.
"Ya selain dia penghijauan tadi itu lagi, kita ada seperti kampung reklamasi kemudian ada di Bangka Barat itu ada dibangun sircuit motor cross....
