Hasto Pastikan Bakal Penuhi Panggilan KPK Terkait Kasus DJKA Selasa Depan

Jakarta -

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dijadwalkan akan diperiksa KPK dalam kasus dugaan korupsi di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan (DJKA Kemenhub) pada Selasa (20/8) mendatang. Hasto memastikan akan hadir pada pemeriksaan itu.

Dia mengaku siap untuk memberikan seluruh keterangan yang akan diminta oleh penyidik lembaga antirasuah.

"Saya akan hadir untuk memberikan penjelasan mengapa nomor HP saya bisa di situ, sekaligus menjelaskan saya sebagai sekretaris tim pemenangan Jokowi-Ma'ruf Amin," kata Hasto di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Sabtu (17/8/2024).

Dia memastikan akan memberikan data-data yang diperlukan jika KPK memintanya. "Apapun yang diminta KPK, termasuk mereka misalnya seluruh dana kampanye dilaporkan, saya akan menjawab dengan baik," ucap Hasto.

Di sisi lain, Hasto mempertanyakan handphone pribadi dan buku catatan strategis Partai yang masih disita oleh KPK hingga saat ini. Politikus PDIP ini menyebut dokumen itu berisi rahasia partai dan Pilkada.

Hasto menduga handphone dan buku miliknya belum dikembalikan karena berkaitan dengan kepentingan di Pilkada serentak 2024. Dia ingin agar barang itu tidak disalahgunakan.

"Termasuk tentang pelaksanaan pilkada. Itu motif. Padahal di dalam hukum acara pidana ketika itu disita harusnya ada saksi siapa yang menjamin bahwa buku itu tidak disalahgunakan," ujarnya.

Sebelumnya, Hasto Kristiyanto batal diperiksa KPK sebagai saksi kasus dugaan korupsi DJKA pada Kamis (15/8) lalu. KPK mengatakan pemeriksaan Hasto telah dijadwal ulang Selasa pekan depan.

"Diputuskan dijadwalkan ulang menjadi tanggal 20 Agustus 2024," kata Jubir KPK Tessa Mahardhika kepada wartawan, Kamis (15/8/2024).

Tessa mengatakan Hasto telah datang pada Kamis lalu, salah satu tujuannya adalah meminta penjadwalan ulang pemeriksaan sebagai saksi yang akan dilakukan KPK besok, Jumat (16/8). Alasannya, Hasto ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan besok.

"Alasan permohonan karena ada jadwal kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan di tanggal panggilan penyidik, yaitu tanggal 16 Agustus 2024," sebutnya.

(ond/taa)