Heboh KTP Warga DKI Dicatut Dukung Dharma, Heru: Tak Ada Kebocoran dari Pemda

Jakarta -

Sejumlah warga DKI Jakarta mengeluhkan KTP-nya dicatut untuk mendukung cagub-cawagub jalur independen Dharma Pongrekun-Kun Wardana. Pj Gubernur DKI Heru Budi Hartono mengatakan tidak ada kebocoran data dari Pemprov DKI terkait peristiwa itu.

"Saya sudah kontak-kontakkan dari 3 hari yang lalu (dengan Dinas Dukcapil), dari kami data itu fix tidak ada kebocoran Pemda DKI," kata Heru d Gambir, Jakarta Pusat, Senin (19/8/2024).

Heru enggan berkomentar banyak soal dugaan pencatutan NIK untuk dukungan terhadap Dharma-Kun. Dia menyerahkan pengusutan pencatutan KTP warga DKI itu kepada KPU dan Bawaslu.

"Kami serahkan kepada KPU dan Bawaslu. Terkait dengan tadi saya tidak komentar itu urusan Bawaslu," ujarnya.

Sebelumnya, sejumlah warga mengelu data KTP miliknya dicatut untuk dukungan calon gubernur jalur independen Dharma Pongrekun-Kun Wardana. Mantan Gubernur DKI Anies Baswedan juga mengatakan KTP dua anak dan timnya dicatut. Ada juga anggota DPRD DKI hingga eks pegawai KPK yang mengaku KTP mereka dicatut sebagai pendukung Dharma.

Bawaslu DKI Jakarta sedang mengkaji pelanggaran pencatutan KTP untuk kepentingan dukungan Dharma Pongrekun maju Pilgub Jakarta 2024. Bawaslu belum menetapkan apakah kasus itu masuk pelanggaran pidana atau administrasi.

"Tentu akan kita cek apakah ini kategorinya dugaan pidana atau administrasi atau pelanggaran hukum lainnya, tentu kami bisa tentukan itu setelah ada laporan dan kajian," kata Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu DKI Jakarta, Benny Sabdo, saat diwawancarai di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (16/8).

Benny melanjutkan, sejak Kamis (15/8) dirinya mendapat banyak aduan lewat pesan singkat. Nantinya jika sudah ada aduan resmi, Bawaslu akan membahasnya dengan KPU.

Dharma telah buka suara. Dia mengatakan pengumpulan KTP dilakukan relawan dan tidak terlibat langsung.

"Kami sebagai calon gubernur dalam mengumpulkan data itu tentunya dibantu oleh relawan. Jadi kami tidak terlibat langsung dalam pengumpulan data pendukung," kata Dharma.

Dia mengatakan data yang dikumpulkan relawannya telah diverifikasi oleh KPU. Dharma meyakini data yang sudah diverifikasi itu benar berasal dari pendukungnya.

"Data pendukung inilah yang kemudian diperiksa oleh KPU. Itu sebabnya, buat yang memang bukan pendukung kami akan tersaring dengan sendirinya," ujarnya.

(bel/haf)