Ini Fakta soal Klaim Megawati yang Lunasi Utang IMF Peninggalan Soeharto

Jakarta -

Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengaku dirinya sudah berpengalaman urusan menyelesaikan utang piutang. Dia mengklaim dirinya berhasil melunasi utang Indonesia dari International Monetary Fund (IMF).

Hal ini bisa dilakukan saat dirinya menjadi presiden medio 2003 silam. Klaim ini diungkap Megawati saat memberikan sambutan pada Pengumuman Bakal Calon Kepala Daerah 2024.

Awalnya, Megawati menyinggung Bendahara Umum PDIP Olly Dondokambey mengenai jumlah anggaran PDIP. Dia berseloroh agar Olly jujur mengungkapkan berapa anggaran PDIP dan jangan ditutup-tutupi. Dia mengaku bisa paham situasi memang tidak kondusif untuk memiliki anggaran, dari situ lah dia menyinggung soal utang.

Setelah itu, Megawati bertanya-tanya berapa besaran utang negara saat ini. Dia bertanya kepada hadirin yang ada di dalam ruangan, bahkan sampai wartawan pun ditanyakan.

"Ayo semuanya utang kita berapa hayo? Wartawan utang kita berapa hayo? Setiap kali harus dibayar berapa hayo? Iya dong kan mesti dibayar namanya utang," ujar Megawati dalam sambutannya yang disiarkan virtual, Senin (26/8/2024).

Dari situ lah dia mengatakan dirinya sudah berpengalaman untuk menyelesaikan utang. Megawati mengklaim dirinya berhasil melunasi utang IMF yang diwarisi Presiden Soeharto saat menjabat sebagai presiden.

"IMF-nya, utang dari zaman pak Harto saya selesaikan lho. Tulis. Kalau nggak percaya, tanya ke CNBC. Saya dapat award, saya sendiri bingung kok dapat award kenapa ya? Karena dalam keadaan ekonomi begitu ibu bisa selesaikan IMF," sebut Megawati.

Lantas seperti apa ceritanya Megawati bisa melunaskan utang IMF warisan Soeharto?

Dalam catatan detikcom, Indonesia perlahan-lahan bisa keluar dari jeratan utang IMF saat Megawati menjabat sebagai presiden. Namun, utang IMF benar-benar bisa selesai alias menyentuh angka 0 pada 2006.

Melansir dari situs Indonesiabaik.id milik Kementerian Komunikasi dan Informatika, Indonesia berhasil keluar dari jeratan utang IMF pada Desember 2003 saat Megawati jadi presiden, lalu dilanjutkan dengan privatisasi perusahaan negara dan divestasi bank guna menutup defisit anggaran negara.

"Semua opsi yang ditawarkan IMF sifatnya 'mencekik leher' bagi Indonesia. Sifatnya menggantung Indonesia supaya terus bergantung pada IMF," ujar Menteri Negara Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Ketua Bappenas saat itu, Kwik Kian Gie.

Setelah mengakhiri kerja sama dengan IMF, Megawati yang didampingi Hamzah Haz sebagai Wakil Presiden menerbitkan Instruksi Presiden No. 5 Tahun 2003 tentang Paket Kebijakan Ekonomi Sesudah Berakhirnya Program IMF untuk menjaga stabilitas ekonomi makro.

Kebijakan yang didorong Megawati kala itu terbagi dalam beberapa poin penting. Di sektor fiskal misalnya, ditandai dengan reformasi kebijakan perpajakan, efisiensi belanja negara dan privatisasi BUMN.

Di sektor keuangan, dilakukan perancangan Jaring Pengaman Sektor Keuangan, divestasi bank-bank di BPPN, memperkuat struktur governance bank negara, dan restrukturisasi sektor pasar modal, asuransi dan dana pensiun.

Lalu di sektor investasi, anak proklamator itu mendorong pemberlakuan peninjauan Daftar Negatif Investasi, penyederhanaan perizinan, restrukturisasi sektor telekomunikasi dan energi, serta pemberantasan korupsi.

Dampaknya dinilai cukup baik. Kurs Rupiah yang semula Rp 9.800 (2001) menjadi Rp 9.100 (2004), tingkat inflasi menurun dari 13,1% menjadi 6,5% sedangkan pertumbuhan ekonomi naik 2%, begitu pun poin IHSG dari 459 (2001) menjadi 852 (2004).

Histori Utang RI ke IMF

Masih dari catatan pemberitaan detikcom, data yang didapatkan dari Indonesia: IMF Credit Outstanding 2023 mencatat Indonesia pertama kali berutang kepada IMF pada 1984. Saat itu utang pemerintah terhadap IMF mencapai 421,46 juta SDR. Kemudian jumlah ini mengalami kenaikan pada 1987 hingga mencapai 504,86 juta SDR.

Sebagai catatan, SDR (Special Drawing Rights) merupakan mata uang khusus yang ditetapkan oleh IMF pada 1969. Nilai dari SDR didasarkan pada sejumlah nilai mata uang paling berpengaruh di bumi, termasuk dolar AS.

Pemerintah berangsur-angsur mulai melunasi utang-utangnya kepada IMF, hingga akhirnya pada 1992 sampai 1996 Indonesia tercatat tidak memiliki utang sama sekali terhadap IMF.

Namun di tahun 1997 Indonesia kembali berutang ke IMF. Utang itu terus berubah naik turun karena ada pembayaran maupun penarikan utang baru ke IMF. Puncaknya utang tertinggi terjadi pada tahun 2000 senilai 8,31 miliar SDR.

Hingga 2003 atau saat Megawati memulai operasi untuk lepas dari jeratan IMF, utang Indonesia masih terus naik turun. Namun, lepas dari 2003, Indonesia tak lagi menambah utang baru hingga akhirnya di 2006 utang IMF benar-benar lunas alias menyentuh angka 0.

Berdasarkan data Indonesia: IMF Credit Outstanding per 31 Mei 2023, berikut daftar utang Indonesia kepada IMF dari tahun ke tahun:

- 1984: 421.462.259 SDR
- 1985: 41.962.259 SDR
- 1986: 41.962.259 SDR
- 1987: 504.862.259 SDR
- 1988: 462.900.000 SDR
- 1989: 462.900.000 SDR
- 1990: 347.175.000 SDR
- 1991: 115.725.000 SDR
- 1992 - 1996: 0
- 1997: 2.201.472.000 SDR
- 1998: 6.455.820.000 SDR
- 1999: 7.466.820.000 SDR
- 2000: 8.317.970.000 SDR
- 2001: 7.251.700.000 SDR
- 2002: 6.518.100.000 SDR
- 2003: 6.915.083.334 SDR
- 2004: 6.237.008.336 SDR
- 2005: 5.462.200.004 SDR
- 2006 - sekarang: 0

(hal/kil)