Jokowi Heran Urus Izin Pembangkit Listrik Butuh 5-6 Tahun: Harus Dibenahi

Jakarta -

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku heran perihal urusan membangun pembangkit listrik geotermal yang membutuhkan waktu 5 sampai 6 tahun untuk memulai konstruksi awal. Jokowi meminta harus ada pembenahan.

Hal itu disampaikan Jokowi dalam acara Indonesia International Geothermal Convention and Exhibition 2024, di JCC, Senayan, Jakarta, Rabu (18/9/2024). Jokowi mengatakan Indonesia memiliki peluang besar untuk mengembangkan energi.

"Yang saya heran saat itu peluangnya besar, artinya banyak investor yang mencari energi hijau, EBT (energi baru terbarukan), dan potensinya ada 24.000 Megawati. Sudah kita kerjakan, tapi kok tidak berjalan secara cepat? Dan ketahuan tadi seperti disampaikan oleh Pak Menteri ESDM, ternyata untuk memulai konstruksi dari awal sampai konstruksi urusan perizinan bisa sampai 5-6 tahun. Ini yang mestinya paling cepat harus dibenahi terlebih dahulu, agar dari 24.000 megawatt yang baru dikerjakan hanya 11 persen itu bisa segera dikerjakan oleh para investor, sehingga kita memiliki tambahan listrik hijau yang lebih banyak," kata Jokowi.

Jokowi mengatakan kalau saja investor sabar maka investasi akan bisa diteruskan. Namun, jika tidak maka para investor bisa lewat begitu saja.

"Karena kalau nunggu, bayangkan nunggu untuk memulai konstruksi saja sampai 5-6 tahun, itu kalau orang tidak sabar, kalau investornya tidak sabar tidak mungkin mau mengerjakan, nunggu sampai 6 tahun. Kalau saya, ndak kuat saya, meskipun banyak yang menyampaikan saya sabar, tapi untuk nunggu 6 tahun ndak kuat," ujarnya.

Jokowi menekankan Indonesia memiliki energi geotermal untuk dikembangkan sekitar 40% dari potensi dunia. Saat ini baru termanfaatkan 11%.

"Dan Indonesia sebagai pemilik potensi besar geotermal yang diperkirakan mencapai 40 persen dari potensi dunia, sekali lagi memiliki banyak peluang untuk dikembangkan, karena saat ini baru 11 persen yang termanfaatkan dari potensi yang ada," ujarnya.

Jokowi menekankan bahwa Indonesia terus berkomitmen menjadi bagian penting dari langkah-langkah dunia dalam membangun ekonomi hijau. Namun menurutnya komitmen itu dihadapi dengan dilema mengenai keterjangkauan harga.

"Selalu problemnya di situ. Kemudian keadilan akses bagi masyarakat, kemudian juga pemanfaatan teknologi yang tidak terbuka sehingga tidak optimal. Saya juga paham dunia usaha pasti memiliki hitung-hitungan sendiri, memiliki kalkulasi sendiri, memiliki pertimbangan-pertimbangan baik urusan turn over, masalah yang berkaitan dengan keuntungan, dan yang lain-lainnya," ucapnya.

Jokowi mengatakan kendala itu harus dipikirkan bersama. Ia berharap forum ini menghasilkan terobosan besar untuk menemukan titik temu soal pemanfaatan energi.

"Inilah yang harus dipikirkan bersama. Namun demikian, masalah perubahan iklim ini adalah masalah kita bersama, masalah seluruh isi dunia, baik itu pemerintah di negara maju, baik itu pemerintah di negara-negara berkembang, juga baik itu dari para pengusaha, dari para peneliti, maupun rakyat kecil di seluruh belahan bumi," ujarnya.

"Oleh karena itu, saya berharap forum ini bisa menghasilkan terobosan-terobosan besar yang bisa menjadi titik tengah untuk berbagi resiko, untuk berbagi beban, dan tentu juga untuk berbagi keuntungan dengan proporsi yang seimbang, yang memungkinkan untuk segera diambil keputusan, yang memungkinkan segera dilakukan pengerjaan," lanjut Jokowi.

(eva/dhn)