Kadishub Sebut Program TransJakarta Laut Sudah Masuk Kajian Pemprov DKI

Jakarta -

Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) DKI Jakarta Syafrin Liputo merespons pasangan bakal calon Gubernur-Wakil Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung-Rano Karno, yang berencana meluncurkan TransJakarta Laut untuk melayani warga Kepulauan Seribu. Syafrin mengatakan program tersebut bukan hal baru karena sudah masuk kajian Pemprov DKI Jakarta.

"Masih dilakukan kajian secara komprehensif karena untuk itu masih dikaji lembaga yang nantinya akan menjalankan," kata Syafrin kepada wartawan, Kamis (19/9/2024).

Dia mengatakan saat ini layanan ke Kepulauan Seribu terdiri dari dua pola, yakni melalui kapal rakyat yang dikelola masing-masing pemilik kapal dan Dinas Perhubungan DKI Jakarta.

"Jadi masih dilayani kapal rakyat oleh masing-masing pemilik kapal yang saat ini eksistensi di sana, kedua adalah kapal dinas perhubungan," ujarnya.

Syafrin mengungkapkan untuk pola TransJakarta Laut nantinya akan dilayani per jarak tempuh. "Maka di laut nanti akan ada rupiah per mil, dan itu sedang disiapkan untuk jadi lanjutan dan terintegrasi dengan layanan TransJakarta yang ada saat ini," paparnya.

Diketahui, bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung-Rano Karno, memiliki visi untuk menjadikan Jakarta sebagai kota global yang berdaya saing, menyejahterakan, dan berkelanjutan. Pramono-Rano juga mengusung empat misi utama untuk membangun Jakarta sebagai kota global, sejahtera, dan berkelanjutan tersebut.

Empat misi ini mencakup pembangunan manusia, ekonomi, pemerintahan, dan lingkungan. Tujuannya menjadikan Jakarta sebagai kota yang ramah bagi seluruh warganya, tanpa mengorbankan keberlanjutan dan keadilan sosial.

Selain itu, ada 10 program kerja dibuat Pramono Anung-Rano Karno apabila menang di Pilkada Jakarta 2024. Salah satunya TransJakarta Laut yang bisa beroperasi hingga Kepulauan Seribu.

Sebelumnya pada 2023, anggota DPRD DKI Jakarta F-Gerindra Wahyu Dewanto mengusulkan agar PT TransJakarta mengambil alih pengelolaan angkutan laut di wilayah Kepulauan Seribu. Sebagai salah satu BUMD, TransJakarta dinilai lebih berpengalaman.

Hal tersebut disampaikan oleh Wahyu saat mengikuti rapat pembahasan APBD 2024 di Komisi B DPRD DKI Jakarta pada Selasa (24/10). Wahyu meminta ke depannya Dinas Perhubungan fokus menjalankan tugasnya sebagai regulator dan menyerahkan perawatan kapal kepada TransJakarta.

"Ini kaitannya dengan operasional buat masyarakat Kepulauan Seribu. Bu asisten saya minta, setahu kami Dishub adalah regulator. Kenapa nggak angkutan masyarakat itu dikasih ke TransJakarta saja? Biar lebih fleksibel. Kalau kayak begini kita mikirin docking dan lain-lain," kata Wahyu dalam forum rapat tersebut.

Politikus Gerindra itu juga meyakini TransJakarta memiliki SDM yang profesional serta berpengalaman dalam mengelola angkutan umum. Menurutnya, usulan ini bertujuan memberikan layanan prima kepada masyarakat yang beraktivitas dengan angkutan laut.

(bel/knv)