Kantor Sekitar GBK Diimbau WFH 5 September, Pengusaha Setuju?

Jakarta -

Pj Gubernur Jakarta Heru Budi Hartono mengimbau kantor-kantor di sekitar kawasan Gelora Bung Karno (GBK) menerapkan kerja dari rumah atau work from home (WFH) pada 5 September. Di hari itu ada dua agenda besar di kawasan GBK yang berpotensi menimbulkan kepadatan.

Dalam catatan detikcom, di hari itu akan dilaksanakan misa akbar Paus Fransiskus di Stadion Utama GBK dan Stadion Madya. Jumlah peserta kegiatan ini diperkirakan mencapai 90 ribu umat Katolik.

Kemudian ada juga acara Indonesia International Sustainability Forum (ISF) di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan yang rencananya juga akan dihadiri oleh ribuan tamu undangan dari berbagai negara.

"Kami mengimbau, sifatnya mengimbau. Di lokasi-lokasi yang memang tadi saya sampaikan, ada kegiatan dua, kegiatan kenegaraan cukup besar," kata Heru di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (3/9/2024).

Wakil Ketua Bidang Ketenagakerjaan Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Pengusaha Indonesia (DPP Apindo) Jakarta, Nurjaman, mengatakan pihaknya menerima baik imbauan WFH pada 5 September nanti. Namun apakah nanti para pengusaha dapat melaksanakan imbauan ini atau tidak akan bergantung pada penilaian masing-masing.

"Imbauan itu kami terima, tapi kita coba sampaikan kepada para pengusaha, kepada perusahaan di Jakarta khususnya, kalau dimungkinkan ya jalankan. Kalau tidak dimungkinkan ya coba cari cara lain yang memungkinkan untuk mendukung di tanggal 5 September untuk dilakukan WFH," kata Nurjaman kepada detikcom.

"Kan itu bukan suatu kewajiban, tapi itu kan sekadar imbauan. Tapi kalau tidak memungkinkan untuk dilakukan WFH ya mau tidak mau, suka tidak suka, ya kita jalan seperti biasa," terangnya lagi.

Namun menurutnya imbauan ini hanya bisa dilakukan oleh sekitar 10% pengusaha di Jakarta. Bahkan kalaupun ada perusahaan yang nantinya bisa mengikuti imbauan ini, kemungkinan besar tidak semua karyawan bisa WFH.

"Tidak semua (perusahaan bisa WFH), presentasinya paling sekitar 10% yang bisa WFH, itu pun sulit untuk bisa dilaksanakan kalau kita mau jujur-jujuran. Tapi kita juga kan harus benar-benar bagaimana mensiasati ketika dilakukan aktivitas tanggal 5 tersebut tidak terganggu," ungkapnya.

"Pesan WFH itu paling cuma (bisa dilakukan oleh) beberapa, di pucuk kepemimpinan dimungkinkan. Mungkin di kelas atau yang di strukturnya berada di top manager dimungkinkan, tapi seberapa dampaknya (terhadap perusahaan kalau dilakukan)?" tambah Nurjaman lagi.

Pada akhirnya Nurjaman hanya bisa menyerahkan keputusan untuk mengikuti imbauan ini atau tidak sepenuhnya kepada masing-masing pengusaha. Sebab menurutnya tidak mungkin juga memaksa para pengusaha ini untuk melakukan WFH kalau hal ini dapat merugikan mereka.

"Kami serahkan sepenuhnya kepada para pengusaha karena sifatnya ini kan imbauan. Karena kalau dilakukan WFH lalu tidak ada produktivitas malah jadi kerugian besar. Harus berdasarkan pertimbangan perusahaan masing-masing, kalau nggak siapa yang mau menanggung beban kerugian perusahaan?" ucapnya.

(fdl/fdl)