4 hours ago
1
SEJUMLAH 143 guru sekolah rakyat telah mengundurkan diri. Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengatakan sebagian dari para guru tersebut mundur dengan alasan lokasi sekolah rakyat di daerahnya jauh dari tempat tinggal para guru. Beberapa guru mengaku sudah mendapatkan penempatan sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Gus Ipul menuturkan pihaknya telah selesai memproses pengganti bagi guru-guru sekolah rakyat yang mengundurkan diri tersebut. “Alhamdulillah, sudah diproses dan sudah ada penggantinya,” kata Mensos setelah menghadiri Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR dan DPD 2025 di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat, 15 Agustus 2025, seperti dikutip dari Antara.
Gus Ipul menuturkan Kemensos terus berkonsolidasi dengan beragam pihak terkait untuk memastikan kelengkapan seluruh sarana dan prasarana sekolah rakyat. “Kami sedang terus konsolidasi agar makin bisa melengkapi seluruh sarana dan prasarananya,” kata Mensos.
Sejumlah sarana dan prasarana yang ada di sekolah rakyat meliputi ruang kelas, asrama, laboratorium, perpustakaan, lapangan olahraga, ruang makan, toilet, seragam siswa, hingga perlengkapan pendukung pembelajaran seperti laptop dan papan pintar (smartboard).
Kemensos menyediakan lebih dari 15 ribu laptop untuk siswa sekolah rakyat pada 2025 guna membantu pembelajaran di sekolah itu.
Mensos menyampaikan hal itu guna menanggapi pidato kenegaraan Presiden Prabowo Subianto dalam sidang tahunan itu yang menyinggung sejumlah hal, termasuk sekolah rakyat. Dalam kesempatan yang sama, Mensos menekankan Kementerian Sosial (Kemensos) menghormati keputusan setiap guru yang mengundurkan diri itu.
Dalam pidato kenegaraannya, Prabowo menyebutkan pemerintah telah membangun 100 sekolah rakyat. Tujuannya agar setiap anak dari keluarga tidak mampu dapat belajar tanpa hambatan dan tumbuh di lingkungan yang baik.
Di masa datang, kata Presiden, setidaknya terdapat 300 sekolah rakyat yang akan dibangun. Para siswa sekolah rakyat merupakan anak-anak yang berasal dari keluarga dengan pendapatan terendah.
Kemensos Perkuat Pengawasan Pengadaan 15 Ribu Laptop Sekolah Rakyat
Gus Ipul mengatakan Kemensos memperkuat pengawasan untuk mencegah praktik kongkalikong yang merugikan negara dalam proses pengadaan 15 ribu laptop bagi siswa sekolah rakyat.
Mensos menuturkan pengawasan akan dilakukan secara ketat oleh Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemensos juga melibatkan otoritas terkait lainnya agar proses pengadaan berjalan transparan dan akuntabel.
“Sedang dalam proses, dan kami ingin prosesnya benar, tidak ada penyimpangan, transparan, tidak ada kongkalikong, Inspektorat Jenderal Kementerian Sosial sudah saya minta untuk mengawal dengan baik,” ujar Gus Ipul.
Menurut Mensos, pengadaan laptop tersebut merupakan bagian dari kebutuhan penunjang pendidikan bagi sekitar 9.700 siswa sekolah rakyat tahap pertama. Selain laptop, Kemensos tahun ini juga menyiapkan pengadaan seragam siswa dengan total anggaran sekitar Rp 140 miliar.
Dia berharap seluruh proses pengadaan dapat berjalan lancar sehingga perangkat dan seragam tersebut segera didistribusikan. “Mudah-mudahan lancar, mohon doa restunya,” kata Gus Ipul.
Cak Imin Anggap Wajar Banyak Guru dan Murid Sekolah Rakyat Mundur
Adapun Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mengatakan pengunduran diri guru dan murid sekolah rakyat wajar terjadi dalam suatu program yang baru diterapkan dalam dunia pendidikan.
“Itu wajar, pasti ada error yang terjadi. Perubahan kultur kehidupan sehari-hari itu pasti ada,” kata Cak Imin setelah menjadi narasumber dalam Rapat Koordinasi Nasional Forum Perguruan Tinggi dalam Pemberdayaan Masyarakat di Universitas Negeri Surabaya pada Kamis, 14 Agustus 2025.
Cak Imin mengatakan pihaknya akan melakukan pendekatan kepada guru dan murid yang mengundurkan diri dari sekolah rakyat. Begitu pula dengan sekolahnya. “Itu nanti akan kami approach dan telusuri paketnya apa. Itu proses biasa. Ada yang enggak pernah tinggal di rumah, tinggal di asrama,” ucap Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu.
Dia menuturkan pemerintah juga berupaya meminimalikan masalah di sekolah rakyat. Termasuk mencegah adanya guru atau murid yang mengundurkan diri. “Pokoknya semua yang bermasalah kami tangani,” ujarnya.
Selain itu, dia berkomitmen kesejahteraan guru sekolah rakyat sudah dijamin oleh kementerian terkait. “Namun ini belum bisa dievaluasi, saya baru mulai. Pokoknya terus dikerjakan semaksimal mungkin,” kata mantan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) itu.
Hanaa Septiana, Dede Leni Mardianti, dan Antara berkontribusi dalam penulisan artikel ini.
Pilihan editor: Daerah Ini Imbau Warga Tak Kibarkan Bendera One Piece Jelang HUT RI
