Kata Habiburokhman, Hasto Harusnya Malu Usai Ungkit Rekaman Jokowi di 2019

Jakarta -

Waketum Partai Gerindra, Habiburokhman, menanggapi tudingan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto yang menyebut Presiden Joko Widodo (Jokowi) membisiki penegak hukum untuk menekan suatu pihak saat berpidato di acara Forkopimda 2019. Habiburokhman menilai semestinya Hasto sebagai sekjen dari partai besar tidak ceroboh dalam berkomunikasi.

"Sekjen partai besar harusnya jangan ceroboh dalam berkomunikasi," kata Habiburokhman kepada wartawan, Minggu (18/8/2024).

Adapun Hasto membagikan rekaman video kepada wartawan yang berisi sambutan Jokowi saat acara Forkopimda 2019 dan menuding adanya upaya Jokowi membisiki penegak hukum untuk melakukan intimidasi.

Habiburokhman mengaku heran Hasto tidak mengecek terlebih dahulu konteks pernyataan Jokowi itu. Dia menyebut seharusnya, Hasto saat ini malu karena pernyataan Jokowi itu bukan untuk mengintervensi hukum, tapi mengingatkan agar penegak hukum tidak mencari-cari kesalahan.

"Kenapa beliau tidak cek dulu apa konteks pernyataan Pak Jokowi. Sekarang kan dia harusnya malu karena yang dimaksud Pak Jokowi bukanlah mengintervensi hukum, tapi justru mengingatkan agar penegak hukum tidak mencari-cari kesalahan," kata Habiburokhman.

Habiburokhman juga mengaku kasihan Hasto dibully di media sosial akibat pernyataannya sendiri. Dia menilai gaya komunikasi Hasto kurang baik hingga menimbulkan kesan menjadi beban bagi PDIP.

" Kasihan juga Pak Hasto jadinya dibully di media sosial. Kesannya beliau jadi beban bagi PDIP dan Ibu Megawati karena gaya komunikasinya kurang baik," ujarnya.

Soal Tudingan Hasto

Sebelumnya, Hasto mengungkit rekaman suara yang diduga merupakan suara Presiden Jokowi. Dalam rekaman itu Jokowi berbicara mengenai upaya hukum dengan membisiki KPK, Jaksa Agung, hingga Kapolri.

Hasto awalnya menjawab pertanyaan wartawan perihal Ketum Partai NasDem, Surya Paloh, yang menyatakan NasDem tak akan mengusung Anies Baswedan di Pilgub Jakarta 2024. Dia menjawab jika itu bukan kebiasaan Paloh, namun PDIP tak akan ikut campur.

Hasto menilai rakyat melihat pencabutan pengusungan Anies oleh NasDem sebagai hal yang tak biasa dan seperti ada yang ditutupi. Setelah itu, Hasto menyinggung tentang adanya upaya menekan.

"Ini merupakan bagian kita lihat dari berbagai upaya-upaya yang mencoba menekan. Tadi kan beredar video kan bagaimana Pak Jokowi mengatakan akan menggunakan hukum dan kemudian melakukan pembisikan kepada Ketua KPK, kepada Jaksa Agung, Kapolri, itu tadi video yang saya terima. Apakah rekan-rekan wartawan sudah mendengar itu atau belum itu harus diklarifikasi oleh Bapak Presiden karena ini berbahaya di dalam demokrasi dan penegakan hukum itu sekiranya hal tersebut benar. Udah pada mendengar belum?" kata Hasto di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Sabtu (17/8).

Saat mengetahui wartawan belum tahu video tersebut, Hasto mengeluarkan handphone-nya lalu memperlihatkan rekaman suara Jokowi itu. Namun Hasto tak menjelaskan perihal apa dan kapan konteks ucapan Jokowi tersebut.

Berikut isi rekaman suara Jokowi yang ditunjukkan Hasto:

Jangan main-main, yang gigit saya sendiri. Lewat cara saya, bisa lewat KPK, bisa. Bisa lewat Polri, bisa lewat Kejaksaan akan saya bisikin aja, di sana ada yang main-main. Ya masa saya mau ngintip sendiri kan ndak mungkin.

Fakta di Balik Rekaman Jokowi

Berdasarkan catatan detikcom, ucapan Jokowi tersebut pernah diucapkan pada 2019 saat Rakornas Forkopimda, Sentul, Bogor, Rabu (13/11/2019). Jokowi saat itu mengingatkan pentingnya kepastian hukum bagi pengusaha dan pejabat yang melakukan inovasi. Jokowi meminta aparat penegak hukum tidak mencari-cari kesalahan mereka.

Jokowi akan menindak tegas aparat yang menghambat kebijakan atau inovasi yang baik untuk negara. Dia akan bertindak tegas melalui Jaksa Agung, Kapolri, hingga KPK.

"Kalau masih ada, akan saya gigit sendiri, ini ada apa kok nggak jalan. Saya sudah mulai ngerti, saya sudah mulai ngerti kalau masih diteruskan. Kalau masih ada yang main-main. Sekali lagi, yang gigit saya sendiri, lewat cara saya. Lewat KPK bisa, lewat Polri, lewat Kejaksaan bisa. Saya bisikin, di sana ada yang main-main," katanya.

(whn/imk)