3 weeks ago
5
Jakarta -
Pemerintah terus mengupayakan langkah strategis untuk memastikan para guru agar mendapatkan pengakuan, kesejahteraan, dan peningkatan kapasitas yang mereka butuhkan dalam tantangan pendidikan. Tanpa dukungan dan peningkatan kesejahteraan guru, maka visi besar pendidikan yang berkualitas di Indonesia sulit tercapai.
Salah satu pencapaian siginfikan yakni pengangkatan lebih dari 700 ribu guru honorer menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui skema Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Dengan status ASN PPPK ini, para guru dapat memiliki akses terhadap sejumlah fasilitas dan tunjangan yang sebelumnya sulit dijangkau.
Berdasarkan data Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) per Agustus 2024, pada tahun 2020 ketika ASN PPPK dicanangkan pertama kali, terdapat lebih dari 1,2 juta guru non ASN. Dalam kurun waktu 2021 hingga 2023, sebanyak 774.999 guru ASN PPPK telah diangkat. Di mana Hal ini berdampak pada peningkatan jumlah ASN guru sebanyak 61 persen dalam tiga tahun terakhir.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Saat ini, tercatat masih terdapat 496.174 guru non-ASN di sekolah negeri di bawah binaan Kemendikbudristek. Sementara itu, pemerintah daerah telah mengajukan sebanyak 241.853 formasi ASN PPPK, yang diharapkan dapat membantu mengurangi jumlah guru non-ASN tersebut.
Direktur Jenderal GTK Kemendikbudristek, Nunuk Suryani mengungkap bahwa seorang guru yang cinta dengan profesinya harus sejahtera terlebih dahulu. Ia pun berharap seluruh guru honorer dapat diangkat menjadi ASN.
"Guru yang cinta profesinya harus sejahtera dulu. Semoga semua guru honor segera menjadi ASN," kata Nunuk dalam keterangan tertulis pada Senin (26/8/2024).
Tak hanya itu, pemerintah turut memberikan tunjangan profesi dan bantuan insentif bagi guru non-ASN sebagai prioritas utama. Bantuan insentif bagi guru non-ASN tahun 2024 akan dicairkan setiap semester yakni sebesar Rp 300 ribu per bulan untuk guru formal, dan Rp 200 ribu per bulan untuk guru non formal.
Selain meningkatkan kesejahteraan, pemerintah turut berfokus pada pengembangan kompetensi guru sebagai upaya menciptakan pendidikan yang berkualitas, salah satunya melalui Pendidikan Guru Penggerak (PGP). PGP merupakan program pelatihan dan pendampingan dengan fokus pada kepemimpinan pembelajaran. Melalui program ini, guru diharapkan dapat menggerakkan komunitas belajar di daerahnya guna menciptakan pembelajaran yang berorientasi kepada kebutuhan murid.
Sejak 2020, lebih dari 90 ribu Calon Guru Penggerak (CGP) telah mengikuti program ini dengan jumlah kelulusan mencapai 61.256 guru. Kini PGP telah memasuki angkatan ke 11 dengan jumlah peserta sebanyak 32.279 guru dan akan mengikuti pendidikan selama enam bulan, dimulai pada 13 Juni hingga 23 Desember 2024.
Nunuk mengungkap melalui program ini diharapkan mampu melahirkan generasa baru pemimpin pendidikan di Indonesia. Di mana yang Ia maksut adalah guru-guru yang turut melibatkan muridnya dalam setiap keputusannya.
"Melalui PGP, kita berupaya melahirkan generasi baru pemimpin pendidikan Indonesia, yaitu guru-guru yang memandang anak-anak didik dengan rasa penuh hormat.Guru-guru yang akan menomorsatukan murid dalam setiap keputusannya nantinya, baik sebagai Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, atau bentuk kepemimpinan pendidikan lainnya," ungkap Nunuk.
Lebih lanjut, Nunuk mengaku program ini dapat menjadi lompatan besar dengan menjadikan mereka agen perubahan di sekolah masing-masing. Ia menambahkan lebih dari 12 ribu guru penggerak telah diangkat menjadi kepala sekolah.
"Sudah ada sebanyak 12.400 guru penggerak yang menjadi kepala sekolah dan diharapkan ke depan dapat terus bertambah," katanya.
Kemendikbudristek juga menyediakan Platform Merdeka Mengajar (PMM) yang hadir sebagai solusi bagi guru, PMM dapat memberikan akses kepada berbagai sumber belajar, pelatihan, dan materi pengajaran yang dapat diakses kapan saja dan di mana saja. PMM dapat menjadi media bagi guru untuk saling berbagi praktek baik dan memberikan umpan balik, sehingga tercipta komunitas pembelajaran yang dinamis dan kolaboratif.
Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nadiem Makarim menyebut melalui PMM ini guru tak hanya dapat meningkatkan kompetensi individu, namun juga berkontribusi pada pengembangan kompetensi rekan sejawat di seluruh Indonesia.
"Ini adalah aplikasi untuk menerapkan Kurikulum Merdeka dan belajar menjadi pengajar yang lebih baik," ujarnya.
Dengan berbagai upaya ini, pemerintah bertekad untuk menjadikan guru sebagai pilar utama dalam memperkuat kualitas pendidikan di Indonesia. Kesejahteraan dan kompetensi guru yang terus ditingkatkan adalah kunci keberhasilan Merdeka Belajar, yang pada akhirnya akan menghasilkan generasi penerus bangsa yang cerdas, kreatif, dan siap men...
