Kisruh Revisi UU Pilkada, Pengusaha: Kami Nggak Terlibat Urusan Politik

Jakarta -

Tensi dari respon masyarakat terhadap revisi undang-undang (UU) Pilkada masih tinggi. Asosiasi Pengusaha Indonesia pun angkat bicara terkait kisruhnya respon berbagai pihak akan aturan tersebut.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Widjaja Kamdani menegaskan pihaknya tidak akan terlibat dalam urusan politik. Namun, pengusaha akan mengedepankan bagaimana kepastian kebijakan yang akan mempengaruhi iklim usaha.

"Kami asosiasi pengusaha jadi kami tidak akan terlibat dalam urusan politik. Itu sangat penting. Tentu kami mengedepankan rule of law. Kami hormati lembaga-lembaga yang memiliki pandangan sendiri. Yang pasti buat kami, kalau itu harus kita depankan adanya kepastian, pelaku usaha melihatnya begitu," kata Shinta ditemui di Kantor Apindo Gedung Permata Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (23/8/2024).

Shinta berharap penyampaian pendapat akan kebijakan tersebut bisa disampaikan dengan baik dan tidak anarkis. Dia juga mewanti-wanti agar tindakan anarkis malah mempengaruhi kondisi.

Menurutnya tugas pengusaha dalam situasi saat ini hanya memastikan iklim usaha tetap kondusif dan kepastian bisnis tetap terjamin.

"Kita jelas selalu mengedepankan hormati. Sama dengan berbisnis beretika, berpolitik ini. Apindo tidak akan masuk ranah-ranah urusan politik, bagaimana tugas kami membantu iklim usaha bisa terus kondusif untuk juga memberikan informasi yang jelas. Pelaku usaha perlu satu kepastian & ini yang saya rasa peran kami," jelasnya.

Shinta juga berharap masalah ini bisa diselesaikan dengan baik dan pemilihan kepala daerah bisa berlangsung dengan kondusif.

"Kami apresiasi bisa diselesaikan dalam waktu yang singkat. Sudah ada keputusan dalam satu hari kemarin sehingga harapan ini tidak berkelanjutan, sudah selesai aturan mana yang diikuti dan kami akan berkampanye mendorong Pilkada yang bisa berjalan dengan baik," jelas dia.

(kil/kil)