2 weeks ago
9
Jakarta -
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menargetkan Indonesia bisa swasembada garam tahun depan. Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut KKP Victor Gustaaf Manoppo menyebut walaupun sebenarnya pemerintah berkomitmen untuk menekan impor garam mulai tahun ini.
"Kalau harapan saya itu (swasembada garam) 2025, kalau intens, sesuai itu bisa kita capai," kata dia ditemui di DPR RI, Jakarta, Selasa (3/9/2024).
Salah satu cara agar Indonesia bisa swasembada garam yakni dengan membentuk sentra-sentra produksi di berbagai daerah. Hal itu juga menjadi amanah dalam aturan pemerintah.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kalau di Perpres itu percepatan garam itu sudah jelas kita akan membuatkan sentra-sentra garam termasuk NTT, ada beberapa Kabupaten bisa dijadikan, Malaka itu ada 5.000 ha disediakan Pemda kemudian Kabupaten Kupang 2.000 ha," terangnya.
Meski begitu, memang masih ada kendala yang dihadapi terutama soal lahan. Menurut lahan di Indonesia ini banyak milik masyarakat dan bukan milik negara.
"Kita tahu lahan kita ini kan punya masyarakat, banyak punya masyarakat adat yang harus penanganan beda. Kalau Australia begitu ya mereka kan lahan negara," ujar dia.
Kemudian jika lahan produksi garam berada jauh dari tempat yang kebutuhannya tinggi, masalah selanjutnya adalah mahalnya biaya transportasi.
"Kita bukan nggak bisa. Bisa buat , dengan kualitas industri. Masalahnya ini kita buat di sini, kendala lainnya adalah transportasi cost kan mahal. Kita bangun di sana oke bagus, tetapi membawa dari sana keluar itu cost lagi sehingga harga tidak competitiveness," terangnya.
Selain itu kendalanya terkait anggaran. Makanya, KKP telah mengajukan tambahan anggaran untuk tahun depan sebesar Rp 6,1 triliun.
"Kenapa tadi kita upayakan kita tambah anggaran. Itu kan harus tambah anggaran intensifikasi itu kan perlu anggaran itu kita dorong dan Komisi IV akan mendorong," jelas dia.
(ada/kil)
