KPPU Dorong Pelaku Usaha Tambang Tingkatkan Indeks Persaingan Usaha

Jakarta -

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menggelar pertemuan dengan berbagai pelaku usaha sektor pertambangan di Kantor Pusat KPPU. Dihadiri perwakilan Mining Industry Indonesia (MIND ID), PT Bukit Asam Tbk, PT Freeport Indonesia, dan PT INALUM, pertemuan tersebut membahas berbagai permasalahan persaingan usaha di pertambangan guna meningkatkan level persaingan usaha di sektor tersebut.

Merujuk data dari Badan Pusat Statistik (BPS), pertambangan merupakan salah satu sektor yang berkontribusi besar terhadap perekonomian nasional. Hal ini terlihat dari tren perkembangan proporsi sektor pertambangan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang meningkat, yakni dari 7,65 persen di tahun 2015 menjadi 12,22 persen di tahun 2022. Namun peningkatan ini tidak diikuti oleh peningkatan Indeks Persaingan Usaha Nasional (IPU).

Data menunjukkan sektor pertambangan memiliki tingkat persaingan usaha yang relatif rendah dibandingkan 15 sektor ekonomi lainnya. Tahun lalu, IPU untuk sektor pertambangan berada di 4,56 atau di bawah angka agregat sebesar 4,91. Bahkan selama 6 (enam) tahun terakhir, sektor pertambangan berada di bawah besaran agregat. Rata-rata nilai IPU sektor pertambangan pada tahun 2018 hingga tahun 2023 pun berada di 4,42 sementara rata-rata nilai agregat periode yang sama adalah 4,76.

Selain faktor regulasi, rendahnya skor IPU sektor pertambangan ini akibat dari struktur pasar yang terkonsentrasi, perilaku dari pelaku usaha yang dinilai tidak sehat dan kinerja pasar yang tidak kompetitif. Ketua KPPU M. Fanshurullah Asa berharap tingkat persaingan usaha di sektor pertambangan dapat membaik.

"Pelaku usaha di sektor yang terkonsentrasi tinggi seperti pertambangan diharapkan tetap berupaya meningkatkan indeks persaingan usaha yang saat ini masih rendah. Salah satunya dengan mengikuti program kepatuhan persaingan usaha yang diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2021," ujarnya dalam keterangan tertulis, Kamis (22/8/2024).

Pria yang akrab disapa Ifan ini menjelaskan KPPU menjadikan sektor pertambangan sebagai salah satu sektor prioritas dalam upaya pengawasan dan pencegahannya. Pihaknya juga mendengarkan berbagai masukan dan mendiskusikan strategi yang dapat ditempuh untuk meningkatkan indikator persaingan usaha agar meningkat secara substansial.

Ifan menambahkan, diskusi yang digelar pada Rabu (21/8), itu juga mengemukakan beberapa isu strategis di sektor pertambangan di antaranya, terkait proses bisnis, regulasi dan kebijakan yang berpotensi menghambat persaingan, serta pemasaran dan hilirisasi.

Selanjutnya, tidak diperolehnya alokasi liquefied natural gas (LNG) dari Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral bagi pelaku usaha tambang yang ingin melakukan pergantian bahan bakar minyak pada pembangkit listriknya.

Dalam rangka menindaklanjuti berbagai data, informasi, serta perspektif baru dalam diskusi tersebut, Ifan mengatakan KPPU akan menganalisis data serta kebijakan di sektor pertambangan. Pihaknya juga akan melakukan pemantauan lapangan ke berbagai area tambang untuk melengkapi analisis.

"Dari sisi regulasi, KPPU juga akan melakukan kajian atas peraturan yang dinilai akan menghambat persaingan untuk kemudian memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah. Berbagai hal tersebut penting untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif sehingga dapat memberikan kesempatan berusaha yang adil dan merata," paparnya.

Sementara itu MIND ID menyambut baik upaya KPPU untuk mengidentifikasi potensi terjadinya pelanggaran di sektor pertambangan serta mitigasi agar terhindar dari pelanggaran persaingan usaha. Pada forum ini, MIND ID forum mengaku siap mengikuti program kepatuhan serta akan menyusun peraturan dan kebijakan internal perusahaan anggota atau sub holdingnya agar sejalan dengan prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat.

(prf/ega)