Kritik Kader PDIP soal Pidato Jokowi Ditepis Gerindra

Jakarta -

Sejumlah politikus PDIP mengkritik pidato Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Sidang Tahunan MPR/DPR/DPD 2024 karena tak menyinggung beberapa bidang. Kritik kader PDIP itu ditepis oleh Partai Gerindra.

Dalam pidatonya, Jokowi turut menyampaikan permohonan maaf di penghujung jabatannya. Permohonan maaf ini disampaikan Jokowi di hadapan anggota MPR/DPR/DPD di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (16/8).

"Sepuluh tahun bukanlah waktu yang cukup panjang untuk mengurai semua permasalahan bangsa. Saya sangat menyadari bahwa sebagai pribadi yang jauh dari kata sempurna, sebagai insan yang tumbuh dalam keterbatasan, dan sebagai manusia yang jauh dari kata istimewa, sangat mungkin ada yang luput dari pandangan saya. Sangat mungkin ada celah dari langkah-langkah yang saya ambil. Dan sangat mungkin banyak kealpaan dalam diri saya," kata Jokowi.

"Saya dan Prof KH Ma'ruf Amin mohon maaf. Mohon maaf untuk setiap hati yang mungkin kecewa, untuk setiap harapan yang mungkin belum bisa terwujud, untuk setiap cita-cita yang mungkin belum bisa tergapai. Sekali lagi, kami mohon maaf. Kami mohon maaf. Ini adalah yang terbaik, yang bisa kami upayakan bagi rakyat Indonesia, bagi bangsa dan negara Indonesia," imbuh dia.

Jokowi Dikritik Tak Bicara Sejumlah Hal

Politikus PDIP, I Wayan Sudirta, mengkritik pidato kenegaraan Jokowi tersebut. Sebabnya, Wayan menganggap materi pidato Jokowi dalam acara kenegaraan itu terlalu irit.

"Yang saya tangkap kesan Pak Jokowi tidak terlalu los, tidak terlalu lugas. Yang kedua, materi pidatonya juga terlalu irit," kata Wayan di lokasi dan waktu yang sama.

Wayan menilai Jokowi tidak menyinggung permasalahan utang luar negeri, sumber daya manusia (SDM) hingga hukum. Dia pun menyoroti produk hukum kontroversial selama masa jabatan Jokowi.

"Tidak menyinggung utang luar negeri, kurang menyinggung masalah SDM, SDA. Bahkan masalah hukum pun yang disinggung hanya soal-soal yang sangat normatif seperti Komisi Yudisial. Tidak memberikan masukan bagaimana agar Komisi Yudisial ini berperan," kata dia.

"Memang ada tiga hal sebagai produk pemerintahan Jokowi yang disebut seperti KUHP, omnibus law, tapi sekali lagi penjelasannya tidak memadai. Sebenarnya yang kami tunggu sekarang ini kan penjelasan mengenai masalah persatuan, masalah demokrasi, masalah keadilan sosial, masalah-masalah yang berkaitan dengan hukum yang disorot sebagai politisasi hukum. Masalah yang disorot adalah ketidakadilan bagi kelompok yang berdekatan dengan kuasa," katanya.

Anggota Komisi III DPR Fraksi PDIP itu mengatakan pihaknya berharap mendapat pemahaman bagaimana persatuan dan demokrasi ke depannya terus terjaga. Namun, menurutnya, pidato Jokowi tidak banyak memberikan penjelasan mengenai hal tersebut.

"Paling tidak kita berharap kalaupun tidak klarifikasi, saya berharap tadinya mendapat pemahaman dan keyakinan bahwa ke depan, persatuan lebih terjaga. Demokrasi lebih terjaga. Hak-hak rakyat tidak dikebiri dengan kotak kosong, tapi itu tidak memadai yang kita tangkap," kata Wayan.

Ribka Tjiptaning Hanya Ketawa

Ketua DPP PDIP, Ribka Tjiptaning, juga menyoroti pidato kenegaraan Presiden Jokowi. Ribka hanya bisa tertawa mendengar pidato Jokowi.

"Kalau aku cuma ketawa ketika Pak Jokowi ngomong," ujar Ribka.

Menurut Ribka, Jokowi-lah penyebab kondisi Indonesia menjadi karut-marut. "Pak Jokowi menciptakan gelombang," katanya.

"Sehingga menjadi karut-marut seperti ini, kan Pak Jokowi yang menciptakan gelombang, bukan kita bisa mengatasi gelombang, dia yang menciptakan gelombang," imbuhnya.

PDIP, kata dia, tidak akan mengingatkan Jokowi terkait pernyataan-pernyataannya. Jokowi, kata Ribka, tak perlu lagi diingatkan.

"Nggak usah, nggak usah diingatkan. Beliau kan sudah cukup tua, cukup dewasa, cukup mengerti, apalagi kalau sebagai kader partai tahulah kiat-kiatnya apa yang harus tidak bisa dilanggar. Ngapain diingatin, kayak saya nih kader partai, aku tahu diri, aku nggak boleh begini, aku nggak boleh begitu," ucap Ribka.

"Nanti dalam kongres sajalah...