4 weeks ago
11
Jakarta -
Program makan bergizi gratis (MBG) dipuji Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) dan Gerakan Indonesia Raya (Gerindra). Menurut keduanya, rencana implementasi program tersebut tepat dilakukan pada tahun pertama pemerintahan Prabowo Subianto.
Dalam nota keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025, anggaran pendidikan sebesar Rp 722,6 triliun. Hal ini diungkap Anggota DPR RI Fraksi Golkar, Agung Widyantoro.
"Secara lebih rinci mengapresiasi peningkatan anggaran pendidikan dalam nota keuangan RAPBN 2025 sebesar Rp 722,6 triliun. Fraksi Golkar menyampaikan dukungan penuh agar program makan bergizi sejak tahun pertama pemerintahan terpilih, demi meningkatkan SDM bangsa Indonesia," tuturnya dalam rapat paripurna DPR RI masa persidangan 2024-2025, Selasa (20/8/2024).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Anggota DPR RI Fraksi Gerindra Sri Meliyana juga mengatakan, program tersebut akan bermanfaat bagi peningkatan gizi anak sekaligus meningkatkan pemberdayaan UMKM dan koperasi
"Kami mengapresiasi atas dukungan keleluasaan anggaran untuk program unggulan pemerintah yang akan datang, antara lain program makan bergizi gratis untuk meningkatkan gizi anak sekaligus memberdayakan UMKM dan koperasi dan meningkatkan masyarakat kecil di daerah," ucapnya.
Di sisi lain ada kritikan disampaikan Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) terkait sejumlah anggaran tahun pertama masa pemerintahan Prabowo Subianto banyak yang turun.
Anggota DPR RI Fraksi PDIP, Adisatrya Suryo Sulisto mengatakan anggaran subsidi hingga bantuan sosial (bansos) turun dalam RAPBN 2025.
"Belanja negara RAPBN belanja untuk kelompok penerima manfaat mengalami banyak penurunan dibandingkan APBN 2024. Perkiraan realisasi belanja modal Rp 148 triliun, belanja subsidi turun Rp 4,8 triliun, belanja bansos turun Rp 700 miliar, subsidi pupuk turun Rp 6,45 triliun," jelasnya.
Sementara di sisi belanja pegawai menurutnya malah naik Rp 52,4 triliun dan pembayaran utang juga naik Rp 53,9 triliun. Pihaknya memberi pesan, meski belanja negara banyak turun tetapi pemerintah diharapkan tidak mempengaruhi peran pemerintah untuk menyejahterakan rakyatnya.
Fraksi Tolak Penerapan PPN 12%
Untuk diketahui tarif PPN saat ini 11% sejak 2022. Kenaikan akan berlanjut menjadi 12% pada 2025 sesuai ketentuan Undang-Undang tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).
Anggota DPR RI Fraksi PKB, Ratna Juwita Sari mengatakan kebijakan tersebut memerlukan kajian yang mendalam sebelum dilaksanakan, termasuk perhitungan ulang risiko kenaikan inflasi dan biaya hidup masyarakat pada sektor UMKM.
"Sehingga secara tegaskan kami meminta pemerintah untuk bisa mempertimbangkan apakah PPN 12% di tahun 2025," kata dia.
Kemudian, Anggota DPR RI Fraksi PKS, Netty Prasetyani juga menolak kenaikan PPN 12% pada 2025. Menurutnya, kenaikan tarif PPN akan berdampak kepada daya beli masyarakat yang masih akan tergoncang dengan perekonomian dalam negeri.
(ada/ara)
