Mantan Menteri Jokowi Ikut Demo Tolak Revisi UU Pilkada

Jakarta -

Mantan Menteri Perdagangan era Pemerintahan Jokowi periode pertama, Thomas Trikasih Lembong alias Tom Lembong ikut serta dalam demo buruh dan mahasiswa di depan Gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (22/8/2024). Demo ini diselenggarakan dalam rangka mengawal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan revisi UU Pilkada 2024.

Terpantau di lokasi, Tom Lembong mengenakan kaus polo berwarna putih dan abu-abu. Ia pun menyempatkan diri untuk naik ke mobil orasi dan menyuarakan aspirasinya.

Tom yang juga ppernah menjadi Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mengatakan, bahwa dirinya hadir atas nama diri sendiri, tidak mewakili kepentingan pihak pasangan calon (paslon) Capres-Cawapres RI manapun.

"Kehadiran Anda semua pada momen yang historis, momen yang kritis. Saya di sini, saat ini, berdiri di sini, mewakili diri saya sendiri. Saya tidak berdiri di sini mewakili 01, tidak berdiri di sini mewakili 02, tidak berdiri di sini mewakili 03. Tapi, sudah dapat titipan dari istri dan anak saya. Saya ikut mewakili keluarga istri anak saya," kata Tom Lembong, dalam orasinya.

Menurut mantan Menteri Jokowi ini, aksi hari ini merupakan momen yang historis dan kritis. Tom Lembong mengatakan, Indonesia tengah berada di sebuah persimpangan. Oleh karena itu, rakyat saat ini tengah menentukan masa depan, bukan hanya untuk diri sendiri, tapi untuk anak, cucu, dan generasi-generasi berikut.

"Sejarah menunjukkan, begitu demokrasi diruntuhkan, begitu lembaga-lembaga negara, wibawanya mulai dihilangkan. Itulah langkah-langkah pertama menuju kemiskinan, menuju kesengsaraan. Pelan-pelan kebebasan akan hilang, peluang untuk berkarya akan hilang. Peluang untuk melayani alas sebenar wadah pelan-pelan akan berjaya. Itu adalah bukti dari sejarah. Jadi, mari kita berjuang," ujar Tom Lembong.

"Mari kita semuanya tertib. Mari kita semuanya damai. Bahwa kita marah, bukan berarti kita tidak bisa damai. Bahwa kita marah, bukan berarti kita tidak bisa tertib. Mari kita tunjukkan, teman-teman, ibu bapak, bahwa kita adalah kalangan yang beradab. Kita adalah kalangan yang tertib," tuturnya.

Sebagai tambahan informasi, ada dua tuntutan yang dilayangkan Partai Buruh dalam aksi kali ini, antara lain menolak sikap Badan Legislatif (Baleg) DPR RI terkait dengan UU Pilkad, dan menukung putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024.

(shc/das)