Menko PMK Sebut 18,7% Balita di Indonesia Berpotensi Stunting

Jakarta -

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menyebut terdapat 18,7 persen balita di Indonesia berpotensi mengalami stunting. Jumlah itu berdasarkan hasil pengukuran serentak pada sistem Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (EPPGBM)

"Hasil EPPGBM yang telah dilakukan secara serempak pada Juni 2024 untuk hitung yang kekurangan gizi dan gizi buruk serta diduga stunting sekitar 18,7 persen," kata Muhadjir dalam pembukaan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Percepatan Penurunan Stunting di Tahun 2024 di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Rabu (4/9/2024).

Berdasarkan data tersebut, kata Muhadjir, Indonesia sudah berhasil menurunkan angka stunting di bawah 20 persen berdasarkan standar Organisasi Kesehatan Dunia (WHO)

Wakil Ketua Pengarah Program Percepatan Penurunan Stunting itu menyebutkan, pada Juni 2024, telah dilaksanakan pengukuran dan intervensi serentak pencegahan stunting.

Sebanyak 300.188 posyandu turut dilibatkan dalam pengukuran itu. Hasilnya, jumlah balita yang diukur mencapai 16.381.852 jiwa.

"Data by name, by address (berdasarkan nama dan alamat) dari hasil pengukuran dan intervensi serentak yang telah dilakukan merupakan data penting sebagai titik awal untuk memberikan intervensi gizi dalam upaya pencegahan stunting," jelas dia.

Muhadjir berharap pemangku kepentingan lebih fokus pada sasaran yang betul-betul berpotensi stunting. Hal itu penting dalam upaya pencegahan dan penurunan stunting.

Selain itu, dia mengemukakan pentingnya peningkatan kapasitas kader posyandu dan tenaga kesehatan.

"Data tersebut juga memberikan catatan perbaikan dalam keakuratan, penimbangan dan pengukuran, serta perlunya peningkatan kapasitas kader posyandu dan tenaga kesehatan dalam memberikan pengukuran," jelas dia.

Tak lupa, Muhadjir mengapresiasi seluruh pemangku kepentingan terkait yang turut menyukseskan pengukuran dan intervensi serentak. Termasuk seluruh instansi, baik pemerintah maupun TNI/Polri yang telah melakukan pendataan bapak asuh atau ibu asuh anak stunting.

"Saya mengapresiasi kepada seluruh stakeholder yang terkait, baik dari sisi pemerintah pusat, pemerintah daerah, provinsi, kabupaten/kota, desa, juga para kader, serta semua pihak yang telah mendukung pelaksanaan hingga pemantauan pengukuran dan intervensi serentak seluruh daerah yang telah dilaksanakan," pungkas dia.

(ond/azh)