2 weeks ago
8
Jakarta -
Pemerintah terus berupaya mendorong praktik berkelanjutan dan mendukung agenda iklim dalam transformasi tata kelola pemerintahan. Dalam transformasi tata kelola, integrasi teknologi digital menjadi enabler yang sangat relevan untuk mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan.
Komitmen tersebut disampaikan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Abdullah Azwar Anas saat membuka Diskusi Tematik Tony Blair Institute (TBI) Indonesia International Sustainability Forum (ISF) 2024.
"Transformasi digital diharapkan menjadi pondasi ekosistem keberlanjutan yang berlandaskan transparansi data dan interoperabilitas untuk pengambilan keputusan yang mendukung transisi energi yang berkeadilan," jelas Anas, dalam keterangan tertulis, Kamis (5/9/2024).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dalam acara yang digelar di Jakarta Convention Center, Kamis (5/9) Anas menyebut saat KemenPAN-RB sedang dalam proses menyusun Grand Design Reformasi Birokrasi Nasional (GDRBN) Tahun 2025-2045, yang memuat arah kebijakan pelaksanaan Reformasi Birokrasi nasional ke depan. GDRBN tersebut akan menyempurnakan upaya-upaya reformasi birokrasi yang telah berjalan saat ini.
"Sekaligus mengakomodasi perubahan lingkungan strategis serta tantangan-tantangan global," imbuh Anas.
Integrasi teknologi digital melalui Digital Public Infrastructure (DPI) atau Infrastruktur Publik Digital merupakan terobosan yang tengah dikembangkan pemerintah untuk memenuhi layanan publik dalam rangka implementasi green energy.
Pemerintah telah meluncurkan GovTech Indonesia dengan nama INA Digital yang mencakup 9 Layanan Prioritas, termasuk di dalamnya mencakup Digital Public Infrastructure (DPI), layanan di bidang pendidikan, kesehatan, bantuan sosial, dan lainnya yang akan terus dikembangkan.
Inovasi Artificial Intelligence (AI) digunakan untuk mengintegrasikan data yang kompleks dalam operasional DPI. Dalam riset yang dilakukan oleh European Union, kecerdasan buatan (AI) terbukti dapat meningkatkan efisiensi pelayanan publik dengan menyediakan informasi yang lebih akurat, menyesuaikan layanan sesuai kebutuhan pengguna, dan menyediakan beragam jenis layanan dengan biaya yang lebih terjangkau. Efisiensi yang telah dijabarkan tentunya mampu mengurangi jejak karbon yang dihasilkan dari pelayanan konvensional yang tidak terintegrasi.
Dalam kesempatan tersebut, Anas turut mengungkapkan harapannya agar konferensi internasional ini dapat memberikan perspektif baru dan dukungan terhadap upaya pemerintah mendorong transformasi tata kelola pemerintahan.
"Mudah-mudahan ini bisa berdampak untuk menjaga iklim yang lebih berkelanjutan, hijau, dan nyaman," pungkasnya.
(anl/ega)
