Pengumuman, Pengumuman.. Taliban Larang Suara Perempuan di Publik!

Kabul -

Semakin terbatas pergerakan perempuan di Afghanistan. Aturan terbaru, Taliban melarang suara perempuan terdengar di tempat publik.

Dilansir dari CNN, Minggu (25/8/2024) hukum ini dikeluarkan pada hari Rabu setelah setujui oleh pemimpin tertinggi Hibatullah Akhundzada. Juru bicara pemerintah mengatakan aturan ini mencakup aspek-aspek kehidupan sehari-hari seperti transportasi umum, musik, bercukur, dan perayaan.

Di antara aturan baru tersebut, Pasal 13 terkait dengan perempuan menyatakan bahwa perempuan wajib menutupi tubuhnya setiap saat di depan umum dan penutup wajah sangat penting untuk menghindari godaan dan menggoda orang lain. Pakaian tidak boleh tipis, ketat, atau pendek. Perempuan juga diwajibkan untuk menutupi diri mereka di depan laki-laki dan perempuan non-Muslim agar terhindar dari kerusakan.

Suara perempuan dianggap intim sehingga tidak boleh terdengar bernyanyi, membaca, atau membaca dengan suara keras di depan umum. Wanita dilarang memandang pria yang tidak memiliki hubungan darah atau pernikahan dengan mereka, begitu pula sebaliknya.

"Insya Allah kami jamin bahwa hukum Islam ini akan sangat membantu dalam mempromosikan kebajikan dan menghapuskan keburukan," kata juru bicara kementerian Maulvi Abdul Ghafar Farooq.

Deklarasi resmi pertama hukum keburukan dan keutamaan

Dokumen setebal 114 halaman dan 35 artikel yang dilihat oleh The Associated Press merupakan deklarasi resmi pertama hukum keburukan dan keutamaan di Afghanistan sejak Taliban merebut kekuasaan pada tahun 2021. Saat itu juga mereka mendirikan kementerian untuk 'menyebarkan kebajikan dan mencegah keburukan'.

Undang-undang tersebut akan memberdayakan kementerian untuk berada di garis depan dalam mengatur perilaku pribadi, memberikan hukuman seperti peringatan atau penangkapan jika penegak hukum menuduh bahwa warga Afghanistan telah melanggar hukum.

Anak perempuan di Afghanistan belajar di kelas rahasia yang beroperasi di bawah protokol keamanan ketat yang ditetapkan oleh sebuah kelompok di Australia.

Undang-undang tersebut melarang publikasi gambar makhluk hidup, pemutaran musik, transportasi pelancong wanita solo; dan percampuran pria dan wanita yang tidak memiliki hubungan keluarga. Undang-undang tersebut juga mewajibkan penumpang dan pengemudi untuk melaksanakan salat pada waktu yang ditentukan.

Menurut situs web kementerian, promosi keutamaan mencakup salat, menyelaraskan karakter dan perilaku Muslim dengan hukum Islam, mendorong wanita untuk mengenakan jilbab, dan mengajak orang untuk mematuhi lima rukun Islam. Dikatakan juga bahwa penghapusan keburukan melibatkan pelarangan orang melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum Islam.

Laporan PBB bulan lalu mengatakan bahwa aturan dari kementerian ini menimbulkan keresahan dan ketakutan di masyarakat. Dikatakan bahwa kementerian mengatur sampai ke ranah kehidupan publik, termasuk pemantauan media dan pemberantasan kecanduan narkoba.

"Mengingat berbagai masalah yang diuraikan dalam laporan tersebut, posisi yang diungkapkan oleh otoritas de facto bahwa pengawasan ini akan meningkat dan meluas menimbulkan kekhawatiran yang signifikan bagi semua warga Afghanistan, terutama wanita dan anak perempuan," kata Fiona Frazer, kepala layanan hak asasi manusia di misi PBB di Afghanistan.

Taliban menolak laporan PBB tersebut.

(sym/wsw)