Pengusaha Wanti-wanti Prabowo yang Mau Genjot Ekonomi RI Tumbuh 8%

Jakarta -

Presiden terpilih Prabowo Subianto berambisi besar untuk mencapai pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga 8%. Ketua APEC BAC Indonesia sekaligus CEO Bakrie & Brothers Anindya Bakrie menilai, bukan tidak mungkin pemerintah baru nanti bisa menggenjot pertumbuhan ekonomimencapai target tersebut.

"Ketika kita ingin mencapai suatu titik yang dicanangkan yaitu Indonesia Emas 2045, artinya paling sedikit kita bisa tumbuh 5%, kalau 8% bisa jauh lebih baik lagi. Jadi intinya ini bukan suatu hal yang tidak mungkin," kata Anindya, dalam acara Future of Indonesia Dialogue di Hutan Kota by Plataran, Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, Jakarta, Sabtu (31/8/2024).

"Dan yang paling penting saya selalu katakan bukan hanya tumbuh Indonesia, tapi tumbuh bareng-bareng. Bukan hanya satu kelompok saja yang naik kelas tapi semuanya juga naik kelas," sambungnya.

Optimisme ini ia sampaikan dengan berkaca pada pertumbuhan yang terbilang sangat pesat dalam 20 tahun terakhir. Pertumbuhan ini terlihat dari pendapatan per kapita Indonesia yang saat ini yang hampir mencapai US$ 5.000 dollar per kapita, dari semula hanya di US$ 1.000 per kapita.

"Ini angka yang semua sudah kenal tapi kadang-kadang lupa bahwa dalam 20 tahun terakhir kita tumbuh hampir 5 kali," ujarnya.

Tapi untuk memperkuat peluang itu Indonesia perlu meningkatkan efisiensi dan efektivitas dari sisi dana yang ditanamkan dengan hasilnya. Hal ini terlihat dari angka I-Core RI yang terbilang masih cukup tinggi, menunjukkan bahwa kurang efisien mengelola investasi.

"Jadi uang dimasukin US$ 1 keluarnya berapa banyak? Makin rendah angkanya makin produktif ekonomi kita. Jadi memang kita tahu bahwa di ekonomi kita pada saat ini produktifitas atau efisiensi masih kurang. Nah ini juga bisa dilihat dalam suatu statistik yang namanya total factor productivity," kata dia.

Berkaca dari kondisi ini, menurutnya ada sejumlah hal yang dibutuhkan oleh dunia usaha untuk mampu menggenjot pertumbuhan ekonomi. Pertama ialah stabilitas politik, dalam hal ini kemitraan antara dunia usaha dan politik itu mesti baik.

"Bukan masalah yang baik yang A atau yang B atau yang C, tapi bagaimana bisa jadi mitra kalau misalnya komunikasi kurang pas. Yang kedua tentu dibutuhkan harmoni, social cohesiveness. Jadi suara hati dunia usaha baik di daerah maupun di asosiasi harus benar-benar dimengerti," ujar Anindya.

Selain itu, di dalam prosesnya juga dibutuhkan birokrasi yang efektif, kepastian hukum dan juga perencanaan yang matang. Anindya yakin, semua ini juga bisa diperkuat dengan transisi yang baik dari Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada Prabowo Subianto.

Di samping itu, dalam proses transisi ini pemerintahan baru juga telah menyiapkan sejumlah hal untuk membantu mencapai target tersebut. Di antaranya dengan menyiapkan sejumlah program pendukung mulai dari Makan Bergizi Gratis (MBG), hilirisasi mineral dan pangan, hingga menggenjot pembangunan infrastruktur.

(shc/hns)