19 hours ago
2
Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian merespons kritik terhadap data pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal II-2025 yang mencapai 5,12%, jauh di atas proyeksi konsensus dan dinilai tidak mencerminkan kondisi riil.
"Semua angka (BPS) itu kan transparan sistemnya ada, metodologinya ada. Kita bisa jelaskan semuanya. Dan itu sudah rutin reguler, per kuartal kan memang dihitung. Jadi enggak ada masalah," ujar Sekretaris Menko Perekonomian, Susiwijono Moegiarso saat ditemui usai acara pembukaan Indonesia Shopping Festival (ISF) di Lippo Mall Nusantara, Jakarta, Kamis (14/8/2025).
Susi menegaskan, permintaan investigasi teknis oleh Center of Economic and Law Studies (Celios) terkait metode perhitungan pertumbuhan ekonomi merupakan kewenangan Badan Pusat Statistik (BPS).
"Kalau itu kan teman-teman BPS, bukan di kami. Kalau kita kan hanya ngomongin, menjelaskan, angkanya itu sangat bisa dijelaskan. Jadi relatif itu sudah cukup bisa dijelaskan semuanya dan Kepala BPS kan sudah menjelaskan," katanya.
Sebelumnya, Celios melaporkan kontroversi data pertumbuhan 5,12% tersebut kepada dua lembaga statistik PBB. Langkah ini disebut untuk menjaga kredibilitas data BPS yang selama ini menjadi rujukan akademisi, analis perbankan, pelaku usaha termasuk UMKM, dan masyarakat umum.
"Surat yang dikirimkan ke PBB memuat permintaan untuk meninjau ulang data pertumbuhan ekonomi, dan menemukan industri manufaktur tumbuh tinggi, padahal PMI Manufaktur tercatat kontraksi pada periode yang sama," kata Direktur Eksekutif Celios Bhima Yudhistira dalam keterangan resminya, Jumat (8/8/2025).
"Porsi manufaktur terhadap PDB juga rendah yakni 18,67% dibanding triwulan ke I-2025 yang sebesar 19,25%, yang artinya deindustrialisasi prematur terus terjadi. Data PHK massal terus meningkat, dan industri padat karya terpukul oleh naiknya berbagai beban biaya. Jadi apa dasarnya industri manufaktur bisa tumbuh 5,68% yoy? Data yang tidak sinkron tentu harus dijawab dengan transparansi," tegasnya.
Komisi Statistik Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) atau United Nations Statistical Commission telah menanggapi laporan tersebut.
"Mohon yakinlah bahwa kami akan meneruskan komunikasi Anda dan surat terlampir kepada United Nations Statistics Division, yang bertanggung jawab atas hal-hal teknis terkait prinsip-prinsip dasar statistik resmi dan pekerjaan kami," ujar Ketua United Nations Statistical Commission Georges-Simon Ulrich dalam surat resmi kepada Celios, dikutip dari unggahan resmi Instagram @celios_id, Selasa (12/8/2025).
(haa/haa)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Staf Presiden Blak-blakan Soal Penyebab Deindustrialisasi RI
