Presiden Prabowo bakal menyampaikan pidato Nota Keuangan 2026 di DPR RI hari ini, Jumat (15/8). Nota keuangan dan pidato presiden dalam sidang bersama DPR, DPD, dan MPR rutin digelar setiap tanggal 16 Agustus setiap tahunnya. Namun, karena tanggal 16 Agustus 2025 jatuh pada Sabtu, maka nota keuangan digelar sehari sebelumnya.
Mengutip laman djpb.kemenkeu.go.id, nota keuangan adalah dokumen yang menjelaskan dan menjabarkan Undang-Undang APBN. Di dalamnya, disajikan rencana keuangan dan kebijakan fiskal yang akan dijalankan oleh pemerintah dalam satu periode anggaran, biasanya selama satu tahun fiskal.
Pada dasarnya, nota keuangan tersebut memberikan gambaran menyeluruh tentang cara pemerintah merencanakan pendapatan dan mengalokasikan pengeluaran untuk mencapai tujuan ekonomi dan sosial yang telah ditetapkan.
"Salah satu tujuannya untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan pengelolaan keuangan yang bijaksana oleh pemerintah," tulis penjelasan nota keuangan di laman djpb.kemenkeu.go.id.
Nota keuangan juga memberikan panduan kepada para pemangku kepentingan, termasuk investor, pasar keuangan, dan masyarakat umum, dalam memahami rencana keuangan dan tujuan ekonomi pemerintah dalam periode anggaran yang ditetapkan.
Isinya yang pertama asumsi dasar makro. Nota keuangan mencantumkan sumber data yang digunakan dalam menghitung proyeksi keuangan, serta asumsi-asumsi yang mendasari perhitungan tersebut, seperti asumsi pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan nilai tukar.
Selanjutnya pendapatan negara. Bagian ini menjelaskan berbagai sumber pendapatan negara yang diharapkan, seperti pajak penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), kepabeanan dan cukai, dan lain-lain. Rencana pendapatan ini akan menjadi dasar untuk perencanaan pengeluaran pemerintah.
Kemudian belanja negara. Rincian pengeluaran pemerintah dijelaskan dalam bagian ini yang mencakup berbagai sektor seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, sektor lainnya. Setiap sektor diberikan alokasi dana berdasarkan prioritas dan tujuan pemerintah.
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan belanja pemerintah pusat pada tahun 2026 bakal melonjak signifikan. Porsi terbesar akan diarahkan untuk program perlindungan sosial (perlinsos).
Sebagai gambaran, dia menjelaskan pada 2025 anggaran pemerintah pusat yang langsung dinikmati masyarakat khususnya kelompok berpenghasilan rendah mencapai Rp 1.333 triliun.
"Dua hari lagi Bapak Presiden akan menyampaikan untuk tahun depan dan angkanya lebih besar sekali dari mulai perlindungan sosial (perlinsos)," kata Sri Mulyani dalam Sarasehan Nasional Ekonomi Syariah, Rabu (13/8).
Perlinsos mencakup beragam bantuan, mulai dari tunai, pangan, hingga pendidikan. Sri Mulyani menyebut program prioritas antara lain Program Keluarga Harapan (PKH) untuk 10 juta keluarga miskin, bantuan sembako untuk 18 juta keluarga, serta subsidi pembiayaan bagi pelaku UMKM.
"UMKM yang belum mampu kita berikan akses tadi, jadi itu adalah akses kapital dengan kita tahu kemampuan untuk membayarnya yang terbatas maka diberikan subsidi terhadap beban biaya dananya. Itu bisa distrukturkan secara syariah," ujarnya.
Tak hanya anggaran perlinsos yang naik, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) akan menjadi salah satu pos te...