5 hours ago
1
PRESIDEN Prabowo Subianto memperingatkan partai-partai koalisi pemerintah tidak merasa kebal hukum dan bisa seenaknya melakukan sesuatu.
“Tidak boleh ada yang merasa lebih kuat dari hukum dan tidak bisa diatur,” ujar Prabowo saat memberikan pidato kenegaraan dalam Sidang Tahunan MPR di Kompleks Parlemen, Gedung Nusantara, Jakarta, Jumat, 15 Agustus 2025.
Scroll ke bawah untuk melanjutkan membaca
Ketua Umum Partai Gerindra ini bilang partai koalisi pemerintah harus ikut mengawasi dan mengoreksi kebijakan pemerintah. Adapun partai koalisi pemerintah bergabung dalam Koalisi Indonesia Maju atau KIM Plus. Mereka yaitu Golkar, PAN, Demokrat, PSI, Gelora, PBB, Garuda, Prima, dan PKP. Setelah pilpres, bergabung NasDem, PKB, PKS, PPP, Perindo, dan Hanura.
Pada kesempatan itu juga, Prabowo mengatakan pemerintah membutuhkan kritik dari kelompok di luar pemerintahan. Kritik perlu untuk mengoreksi dan mengawasi jalannya pemerintahan. Meski kritik terasa sakit, Prabowo tetap meminta kritik tidak boleh berhenti. “Kadang kritik itu sakit juga. Engga masalah. Jangan berhenti kritik,” ujar dia.
Menteri pertahanan ini berkeinginan mewujudkan kesejahteraan rakyat. Untuk mewujudkan keinginan itu, Prabowo minta berbagai elemen masyarakat harus bersatu dan bekerja sama. “Saya percaya dan yakin bahwa kalau bersatu. Kalau bergotong royong. Insyaallah bangsa Indonesia kuat dan sejahtera,” ujar Prabowo.
Selain itu, mantan menteri pertahanan ini merasa ditakdirkan menjadi presiden ke-8. Perasaan ini karena dirinya akan memimpin perayaan Hari Kemerdekaan ke-80 Republik Indonesia.
Prabowo juga merasa demokrasi berjalan. Buktinya, dia menjadi peserta pemilihan umum sampai 5 kali. Dari jumlah itu, empat kali dia kalah.
“Saya ikut pemilu 5 kali. Alhamdulillah 4 kali kalah. Hari ini saya berdiri di depan majelis ini,” ujar dia.
Pemerintahan Prabowo didukung oleh KIM Plus. KIM terdiri dari 10 partai politik anggota KIM dan beberapa parpol di luar koalisi tersebut. Sementara itu, PDI Perjuangan tidak bergabung dalam koalisi
Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP Megawati Soekarnoputri sebelumnya bilang akan mendukung kebijakan pemerintahan Prabowo yang berpihak kepada masyarakat luas. Tapi tidak ragu melayangkan kritik jika pemerintah menyimpang dari nilai-nilai Pancasila
“PDI Perjuangan tidak memposisikan sebagai oposisi dan juga tidak semata-mata membangun koalisi kekuasaan,” kata Megawati di hadapan peserta Kongres VI PDIP, di Bali Nusa Dua Convention Center, Kuta Selatan, Badung, Bali, Sabtu, 2 Agustus 2025.
