12 hours ago
2
Jakarta, CNBC Indonesia - Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan Bachtiar Najamudin angkat suara perihal menjamurnya praktik tambang tanpa izin (PETI) atau tambang ilegal di Indonesia. Hal itu juga sempat disinggung Presiden RI Prabowo Subianto dalam Pidato Kenegaraan di Sidang Tahunan MPR RI, Jumat (15/8/2025).
Sultan menilai perhatian Prabowo terhadap tambang ilegal di Indonesia sangat bagus. Sejalan dengan Prabowo, Sultan mengamini bahwa masih marak praktik tambang ilegal dalam negeri.
"Kan memang di kesempatan-kesempatan sebelumnya juga beliau sangat konsen terhadap bagaimana upaya memastikan sumber daya alam kita dikeluarkan dengan baik dan praktik-praktik yang memang tidak benar di periode beliau juga harus dijauhi," katanya saat ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta, Jumat (15/8/2025).
Untuk menjalankan fungsi pengawasan oleh DPD RI, pihaknya akan mengawasi seluruh kegiatan pertambangan dalam negeri. Tidak lain, hal itu untuk memastikan kegiatan pertambangan di Indonesia sesuai dengan regulasi dan sejalan dengan arahan Prabowo.
"Kita terus memantau dan mengawasi agar sesuai dengan pidato presiden tadi, semuanya sesuai dengan aturan saja, sesuai dengan undang-undang, sesuai dengan regulasi," tegasnya.
Bentuk pengawasan yang akan dilakukan oleh pihaknya dengan memastikan praktik kerja termasuk sektor pertambangan di bebagai daerah sesuai dengan tugas dan fungsi yang berlaku.
"Bukan hanya kerja-kerja ekskekutif tapi kerja-kerja penyelenggaraan negara, termasuk di dalamnya institusi, kita awasi dengan baik agar sesuai dengan tugas dan fungsinya," imbuhnya.
Prabowo sendiri mengungkapkan ada sebanyak 1.063 tambang ilegal tersebar di Indonesia. Atas hal itu, ia menegaskan untuk menindak tambang-tambang ilegal tersebut.
"Kita akan tertibkan juga tambang-tambang melanggar aturan. Saya telah diberi laporan oleh aparat bahwa terdapat 1.063 tambang ilegal," ungkap Prabowo dalam Pidato Kenegaraan pertamanya di Sidang Tahunan MPR RI, Jumat (15/8/2025).
Prabowo bahkan membocorkan, dari kegiatan 1.063 tambang ilegal itu, potensi kerugian negara adalah minimal Rp 300 Triliun.
"Ini di laporkan potensi kerugian negara adalah minimal Rp 300 Triliun. saudara-saudara sekalian saya minta dukungan seluruh MPR, saya minta dukungan seluruh Parpol untuk mendukung ini demi rakyat kita,"
"Saya beri peringatan apakah ada orang besar, orang-orang kuat, Jenderal-Jenderal dari mana pun, apakah Jenderal dari TNI dan dari Polisi atau mantan Jenderal, tidak ada alasan kami akan bertindak atas nama rakyat," tegas Prabowo.
(pgr/pgr)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Video: Pemerintah Jamin Tangani Serius Penambangan Ilegal Raja Ampat
